Wakil Ketua MPR ingin mengabdi lebih besar usai terima Mahaputra

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid berkomitmen mengabdi lebih besar pada bangsa dan negara setelah menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Joko Widodo pada hari Rabu (14/8).

Jazilul Fawaid mengaku sangat bersyukur atas penghargaan bergengsi tersebut, sekaligus menjadi motivasi dalam kinerjanya. 
 

"Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Wakil Presiden Prof. K.H. Ma’ruf Amin, keluarga, sahabat, dan seluruh pihak yang selama ini punya andil besar dalam capaian ini," kata Jazilul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Setelah menerima penghargaan itu, Jazilul yang juga merupakan Wakil Ketua Umum PKB menegaskan bahwa pihaknya bakal terus mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin hingga tuntas pada bulan Oktober mendatang.

Jazilul juga berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah pelantikan pasangan calon terpilih ini menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024—2029.

Ia berharap ke depannya Indonesia bisa menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah.

"Saya punya keyakinan kuat Indonesia akan jauh lebih maju dan rakyatnya sejahtera," kata dia.

Baca juga: Ahmad Muzani terus berupaya jadi teladan usai dapat Bintang Mahaputra
Baca juga: Presiden berikan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Artidjo Alkostar

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menganugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 64 tokoh bangsa atas kontribusi mereka dalam berbagai bidang selama masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, mulai dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Pemberian tanda jasa dan kehormatan yang merupakan rangkaian dari HUT Ke-79 RI tersebut dipimpin secara langsung Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8), yang didahului mengheningkan cipta.

Penerima anugerah itu berasal dari kalangan menteri dan wakil menteri KIM, pejabat lembaga tinggi negara, pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, pejabat TNI/Polri, WNI dengan latar belakang profesi, dan budayawan.