Kementerian PANRB dan OIKN terus siapkan infrastruktur digital di IKN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus mempersiapkan infrastruktur digital dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di IKN.

"Bagaimana infrastruktur digitalnya sekarang orang banyak lihat bangun fisik semua infrastruktur digital. Inilah yang kemarin dalam rapat kabinet paripurna, kami sampaikan kepada Presiden, kami terus berkoordinasi dengan OIKN agar infrastruktur digital ini tersiapkan dengan baik," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas usai acara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Kesiapan infrastruktur digital tersebut, ucap Anas, penting agar para aparatur sipil negara (ASN) dapat bekerja dengan konsep digital.

"Supaya nanti ketika di sana kita bisa bekerja dengan konsep digital yang seperti diharapkan Bapak Presiden," kata Anas.

Selain itu, ia juga menjelaskan soal pola kerja baru ASN melalui penerapan shared offices di IKN untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar-instansi pemerintah.

Shared offices yang dimaksud tersebut, yakni pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah antar-rumpun kementerian/lembaga. Ruang kerja bersama tersebut terbagi menjadi empat gedung kementerian koordinator.

Ia mencontohkan di negara-negara lain seperti Australia dan Selandia Baru yang telah menerapkan shared offices tersebut.

"Kalau ke Australia, Selandia Baru, banyak negara kalau mau bertemu menteri paling satu lantai, menteri di gedung itu apalagi parlementer. Cuma di kita kan tidak terbiasa padahal di banyak negara terutama yang parlementer itu menteri-menterinya di satu gedung, beda lantai saja," ungkap Anas.

"Jadi, misalnya, saya ke Australia mau bertemu tiga menteri, ya di situ di lantai 1, lantai 2. Jadi, ini sebenarnya sudah jamak yang terjadi di banyak negara, cuma kita tidak terpikir, wah gedungnya bagaimana, kan tidak cukup," lanjutnya.

Untuk di IKN, kata dia, penerapan shared offices sudah ada skenarionya.

Anas mengatakan satu tower Gedung Kemenko nantinya ada delapan menteri yang bekerja di sana.

"Jadi, nanti kalau kita lihat kan kita sudah bikin skenario kalau empat Kemenko, di satu Kemenko itu ada yang delapan menteri di satu tempat. Jadi, satu Gedung ada delapan menteri bisa sharing-sharing dan lain-lain," ungkap Anas.