Cara ini menunjukkan kualitas dari APBN digunakan untuk belanja nonproduktif.
Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkhawatirkan anggaran untuk perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI) Ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat dihubungi di Jakarta, Rabu, Bhima menyoroti beban utang dan bunga utang yang perlu dibayar oleh Pemerintah pada tahun depan, di antaranya Rp800 triliun utang jatuh tempo dan Rp400 triliun bunga utang tahun berjalan. Kondisi itu menunjukkan APBN sedang dalam kondisi yang cukup berat.

Di sisi lain, dia menilai banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah, terutama menimbang situasi daya beli yang terindikasi melemah, biaya kuliah yang terus meningkat, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin masif.

Menurutnya, APBN lebih baik dibelanjakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko kondisi-kondisi ekonomi tersebut, daripada digelontorkan untuk upacara perayaan.

“Cara ini menunjukkan kualitas dari APBN digunakan untuk belanja nonproduktif,” ujar dia pula.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran untuk upacara HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus mendatang mencapai Rp87 miliar.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan anggaran HUT RI di Jakarta tahun lalu yang tercatat Rp53 miliar.

“Jadi tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN, kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu Rp53 miliar. Kenaikannya terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa (13/8).

Isa merinci, naiknya jumlah anggaran untuk kegiatan HUT RI di IKN, dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana fisik membutuhkan akses khusus, hingga persiapan jamuan untuk tamu negara.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat (BPP) hingga Juli 2024 terealisasi sebesar Rp1.170,8 triliun, tumbuh 14,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dari nilai tersebut, sebanyak Rp872,8 triliun atau sekitar 74,5 persen dari total belanja pemerintah pusat disalurkan langsung untuk masyarakat melalui berbagai program, seperti pelindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, energi, hingga dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca juga: Perayaan HUT RI di IKN jadi awal untuk eksekusi sesuai rencana
Baca juga: Pemerintah menyiapkan 12 menara hunian ASN untuk petugas HUT RI di IKN

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024