Kearifan lokal aceh dapat dukung pencapaian MDG's

Keempat fungsi dari Panglima Laut yaitu menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi kemiskinan, perwujudan pendidikan dasar secara universal dan mengembangkan kemitraan global untuk nasional,

Jakarta (Antara News) - Kearifan lokal yang tumbuh di lingkungan masyarakat Aceh berupa struktur adat untuk mengawasi hukum adat laut dinilai dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan "Millennium Development Goals/ MDGs".

Struktur adat tersebut adalah Panglima Laot, yang merupakan organisasi masyarakat di pesisir Aceh, mereka bertugas memimpin dan mengelola hukum adat laut setempat. Sistem yang diterapkan oleh Panglima Laut memiliki empat fungsi ditengah masyarakat yang sejalan dengan MDGs," ujar Winda Zulkarnaini, Mahasiswa Universitas Syah Kuala, Banda Aceh dalam konferensi global mengenai agenda pembangunan pasca-2015 di kampus Budi Luhur Jakarta, Selasa, (25/3).

Keempat fungsi dari Panglima Laut yaitu menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi kemiskinan, perwujudan pendidikan dasar secara universal dan mengembangkan kemitraan global untuk nasional, tambah Winda.

Sedangkan delapan tujuan MDGs adalah Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, Mencapai pendidikan dasar untuk semua, Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Menurunkan angka kematian anak, Meningkatkan kesehatan ibu, Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, Memastikan kelestarian lingkungan hidup dan Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Dalam fungsinya mewujudkan pendidikan dasar secara universal, Panglima Laut membantu para anak-anak nelayan yang tidak mampu dengan menyediakan beasiswa.

"Belum lama ini, Panglima Laut menangkap 45 kapal nelayan Thailand yang memancing secara ilegal di perairan Aceh, 40 diantaranya kemudian dijual untuk memberikan beasiswa anak-anak nelayan," ujar Winda.

Winda juga mengharapkan agar sistem seperti ini dapat diterapkan di seluruh wilayah pesisir Indonesia untuk dapat mendukung taget MDGs

Panglima Laut merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukum Adat Laut yang mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Samudra Pasai.

Universitas Budi Luhur (UBL) menggelar konferensi global mengenai agenda pembangunan pasca-2015 dengan tema "Pemberdayaan Kearifan Lokal Menuju Kesinambungan Pembangunan Berkelanjutan", pada 24-26 Maret 2014.

Ajang tersebut juga dihadiri oleh 17 mahasiswa dari sejumlah negara seperti Filipina, Australia, Uzbekistan, Kamboja, India, Bangladesh dan Nigeria.
(T.A050/C/E001/E001)