Warga sekitar Kelud diharapkan gunakan hal pilih pemilu

Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menginstruksikan camat-camat di daerah erupsi Gunung Kelud untuk tidak berhenti menyosialisasikan warganya menggunakan hak pilih pada hari H Pemilihan Umum Legislatif, 9 April 2014.

"Saya sudah memerintahkan camat-camat sebagai koordinator untuk mengimbau dan mengajak masyarakatnya menggunakan hak pilih," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu.

Pada pertengahan Februari lalu terjadi erupsi Gunung Kelud (1.731 mdpl). Akibatnya, sejumlah desa di tiga kabupaten mengalami kerusakan dan ribuan penduduknya terpaksa mengungsi.

Tidak hanya Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar, namun Kabupaten Malang juga tidak lepas dari efek erupsi Gunung Kelud.

Sekitar 14 ribu rumah mengalami kerusakan dan membutuhkan waktu hampir sebulan untuk menyelesaikan pembangunan maupun rehabilitasinya.

Gubernur mengaku pihaknya terus berkomunikasi dengan kepala daerah maupun penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami berharap semua pihak turut membantu menyukseskan Pemilu untuk meminimalisasi angka golput. Laporan yang kami terima, persiapan logistik ke sana juga tidak ada masalah berarti," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Di bagian lain, Pemprov Jatim juga sudah memantau persiapan pengiriman logistik Pemilu ke daerah kepulauan, seperti di Bawean, Kangean, Masalembu, dan daerah luar pulau lainnya.

Menurut dia, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono telah menerjunkan tim untuk membantu memperlancar proses pengiriman yang rencananya dilakukan pada Rabu, 26 Maret 2014.

"Kebetulan saat itu ombaknya diperkirakan tidak terlalu tinggi, sehingga bisa memperlancar proses pengiriman logistik. Semoga semua lancar dan tidak ada halangan dan daerah kepulauan harus diprioritaskan," kata Pakde Karwo.

Sementara itu, pihaknya juga telah menghubungi Ketua KPU Jatim Eko Sasmito menanyakan persiapan logistik, khususnya surat suara yang rusak. Pakde Karwo meminta KPU segera mengganti surat suara yang diketahui rusak.