Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan dirinya melakukan banyak transformasi di bidang ketenagakerjaan, di antaranya, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga mencapai level terendah sejak reformasi yakni 4,8 persen, berdasarkan data per Februari 2024.

Hal itu disampaikan Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, setelah mendapat penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita banyak melakukan transformasi dan satu yang menggembirakan saya, data di Februari 2024, Badan Pusat Statistik merilis TPT (tingkat pengangguran terbuka) kita sudah pada posisi 4,8 persen. Itu capaian TPT terendah sejak reformasi," kata Ida.

Ida mengatakan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Jokowi membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

Menurut Ida, pihaknya juga terus berupaya menekan tingkat pengangguran dengan menjalin dialog intensif bersama pengusaha dan pekerja. Ia meminta pengusaha agar tidak mudah mengambil kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan, melainkan menerapkan berbagai opsi lainnya di tengah pelemahan perekonomian global.

Baca juga: Menaker: Dunia usaha harus terapkan paradigma produktivitas hijau
Baca juga: Menaker sebut tren ketenagakerjaan bergerak ke produktivitas hijau


Terkait masih banyak PHK di industri tekstil, Ida mengatakan pelemahan ekonomi global membuat ekspor industri tekstil menurun. Ekspansi bisnis di sektor tekstil yang menurun berdampak pada ketersediaan lapangan kerja.

"Banyak perusahaan mereka ekspor, karena kondisi ekonomi global tak baik baik saja, di antaranya kemudian saya kira gaya pembeli berubah sekarang, teknologi di pabrik tekstil juga butuh penyesuaian-penyesuaian kebutuhan teknologi dan perkembangannya," kata dia.

Ida Fauziah menjadi salah satu dari 64 tokoh yang dianugerahi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan oleh Presiden Jokowi pada Rabu ini.

Para penerima anugerah itu berasal dari kalangan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat lembaga tinggi negara, pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, pejabat TNI dan Polri, WNI dengan latar belakang profesi, dan budayawan.

Baca juga: Menaker sebut perlunya gerakan masifikasi kearsipan kebijakan

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024