"Pemeriksaannya terkait proses rekomendasi WIUP tambang di Maluku Utara yang dikeluarkan oleh AGK, kaitan kewenangan perizinan tambang yang sudah beralih ke pusat,"
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ing Tri Winarno diperiksa sebagai saksi soal rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di wilayah Maluku Utara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan pemeriksaan tersebut adalah bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi dengan tersangka mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK).

"Pemeriksaannya terkait proses rekomendasi WIUP tambang di Maluku Utara yang dikeluarkan oleh AGK, kaitan kewenangan perizinan tambang yang sudah beralih ke pusat," kata Tessa dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Namun Tessa belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal apa saja temuan penyidik KPK dalam pemeriksaan tersebut.

Terkait perkara tersebut, tim penyidik KPK pada Rabu (17/7) menahan pengusaha Muhaimin Syarif (MS) alias Ucu setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap Gubernur Maluku Utara 2019-2024 Abdul Gani Kasuba (AGK) terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menerangkan MS diduga telah memberi uang sebesar Rp7 miliar kepada AGK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Pemberian uang dari MS kepada AGK dilakukan secara tunai langsung ke AGK maupun melalui ajudan-ajudannya dan juga melalui transfer ke rekening keluarga AGK, lembaga dan pihak yang terafiliasi dengan AGK serta perusahaan yang terkait dengan keluarga AGK.

Penyidik KPK juga menemukan adanya pemberian uang oleh tersangka MS kepada AGK berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dan pengurusan perizinan izin usaha pertambangan (IUP) PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara.

Kemudian pengurusan pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM Republik Indonesia tanpa melalui prosedur yang ditandatangani AGK untuk 37 perusahaan.

Atas perbuatannya tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024