Tim ini mengawasi kondisi kerja di sektor perikananTanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membentuk Tim Pengawas Norma Ketenagakerjaan Sektor Perikanan demi meningkatkan standar ketenagakerjaan dan mendukung industri tersebut yang sedang berkembang pesat.
"Tim ini mengawasi kondisi kerja di sektor perikanan," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesta Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan di Tanjung Selor, Rabu.
Inisiatif pembentukan ini telah didukung Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan meningkatkan mata pencaharian nelayan di wilayah tersebut.
“Pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi publik yang memastikan penerapan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja, ” kata Datu Iqro Ramadhan.
Ia tegaskan, tujuan utama pembentukan tim ini adalah memastikan bahwa semua mitra sosial memahami pentingnya mematuhi undang-undang ketenagakerjaan demi kebaikan bersama.
Sektor perikanan Provinsi Kaltara yang tangguh memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, dengan produk domestik regional bruto sebesar Rp67,534 triliun pada 2022.
Provinsi ini merupakan rumah bagi sekitar 16.400 nelayan yang mengoperasikan 11.117 kapal penangkap ikan.
Tim yang baru dibentuk, dengan dukungan dari program 8.7 Accelerator Lab ILO Indonesia, diyakini mempercepat upaya penghapusan kerja paksa dan pekerja anak di industri perikanan, sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di sektor tersebut.
Baca juga: Pemprov Kaltara bakal membangun industri minyak goreng
Baca juga: Pemprov Kaltara berupaya tingkatkan produksi pangan tunjang IKN
Baca juga: Konektivitas jalan wilayah 3T di Kaltara ditarget rampung tahun ini
Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
