Caleg perempuan harus budayakan kesetaraan

Kampanye tidak mesti dengan memobilisasi massa, tidak hanya soal goyang dangdut, tapi bagaimana mengeluarkan gagasan tentang isu kesetaraan gender,"

Jakarta (ANTARA News) - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani menilai Caleg (calon anggota legislatif) perempuan harus membudayakan kesejahteraan gender saat sedang berkampanye.

Gunanya agar isu kesetaraan gender bisa disuarakan langsung oleh mereka yang nantinya akan mengawal kebijakan pro perempuan yang disusun oleh para legislator.

"Kampanye tidak mesti dengan memobilisasi massa, tidak hanya soal goyang dangdut, tapi bagaimana mengeluarkan gagasan tentang isu kesetaraan gender," kata Jaleswari dalam seminar pembahasan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Jakarta, Selasa.

Menurut Kepala Bagian Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI itu, isu kesetaraan gender bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman ke caleg, media serta ke masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo juga mengungkapkan perlu adanya program yang membudayakan isu kesetaraan gender.

"Kita bicara bagaimana mengubah pola pikir (mindset). Bahkan dari sisi agama saja, banyak yang mempertanyakan kenapa wanita harus ambil peran, seperti itu," katanya.

RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender diharapkan sebagai payung hukum perempuan dalam kehidupan politik dan publik. RUU yang masih tersendat di Baleg DPR RI tersebut diharapkan menjadi peningkatan representasi perempuan secara deskriptif dan substantif.

RUU KKG juga dinilai bisa menjadi patokan kebijakan lain yang masih mendiskreditkan peran perempuan dan anak-anak.

"Terutama revisi UU KUHAP-KUHP, UU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI serta UU Perlindungan PRT," kata Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sri Danti Anwar. (*)