Jepang tawarkan bantuan 1,5 miliar dolar bagi Ukraina

Tokyo (ANTARA News/AFP) - Jepang akan memberikan bantuan keuangan sebesar 1,5 miliar dolar bagi Ukraina, pemerintah di Tokyo memastikan rencana tersebut, Selasa, ketika negara-negara kaya memcat Rusia dari keanggotaan kelompok tersebut.

Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan angka tersebut ketika ia dan para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, membatalkan pertemuan G8 yang menurut rencana diadakan di Sochi, dan akan menggantikannya dengan pertemuan G7 tanpa melibatkan Moskow.

Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan kepada wartawan bahwa Kiev memerlukan bantuan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang besar di negeri itu.

"Sangat penting bagi semua negara dalam masyarakat internasional untuk memberi dukungan agar Ukraina yang menghadapi situasi politik dan ekonomi membingungkan mampu memulihkan stabilitas ekonomi," katanya.

"Dengan latar belakang seperti itu, Perdana Menteri Abe mengumumkan bahwa Jepang akan menyediakan bantuan ekonomi hinga 150 miliar Yen atau setara 1,5 miliar dolar AS, dengan syarat bahwa pemerintah Ukraina akan mencapai kesepakatan dengan IMF dalam melakukan reformasi ekonomi."

"Dari jumlah tersebut 110 miliar yen akan diberikan sebagai pinjaman lunak."

Dalam pertemuan di Den Haag, G7 juga mengancam akan memberlakukan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia karena mencaplok Krimea yang membuat hubungan Rusia dengan Barat terpuruk di titik paling rendah sejak Perang Dingin.

Pertemuan itu dilakukan ketika Ukraina menarik sejumlah pasukkannya dari Krimea dan ketika pangkalan-pangkalan lain diserbu.

Gedung Putih sebelumnya mengumumkan "Sangat prihatin" dengan keberadaan pasukan Rusia di perbatasan.

Tokyo bergabung dengan Washington dan sekutunya untuk mengunci Moskow lebih ketat meskipun berbeda pendapat mengenai prioritas strategis bagi negara yang sepenuhnya menggantungkan energi dari import, sementara Rusia adalah pemasok gas yang penting di dunia.

Abe mengadakan sejumlah pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak menduduki jabatannya pada Desember 2012 dan menjadi salah satu dari sedikit pemimpin negara pro-Barat yang menghadiri pembukaan Olimpiade musim dingin di Sochi.

Sementara para pemimpin dunia lainnya menjauh sehubungan dengan undang-undang anti-homoseksual Moskow.

Pemimpin Jepang telah mendorong perluasan kerjasama ekonomi kedua negara dan untuk menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan yang sudah terjadi puluhan tahun, bersamaan dengan saat Tokyo juga menghadapi sengketa wilayah secara terpisah dengan Tiongkok dan Korea Selatan.

Pengucilan Putin sehubungan dengan ancaman Krimea melambatkan langkah penyelesaian masalah tersebut, dan menghalangi Tokyo dan Moskow menandatangani secara resmi pakta untuk mengakhiri permusuhan Perang Dunia II.
(M007)