“Ratusan personel ini resmi bertugas melakukan pengamanan dengan sandi Operasi Mantap Praja 2024 di wilayah Jakarta Utara,” Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan apel pasukan di Lapangan Parkir Kemayoran itu sebagai bentuk pengecekan personel, sarana dan prasarana pendukung operasi pengamanan ini.
Kombes Pol Gidion mengatakan operasi ini bertujuan untuk melakukan pengamanan selama Pilkada DKI Jakarta 2024 berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Keselamatan masyarakat dan keamanan proses pemilu merupakan prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pemilu,” kata alumni akademi kepolisian 1996 ini.
Baca juga: Polres Jakbar terapkan metode 2-8-16 amankan TPS Pilkada
Ia menambahkan apel pasukan Operasi Mantap Praja 2024 di wilayah Jakarta Utara ini sebagai bentuk pengecekan terakhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana untuk menyukseskan pesta demokrasi itu.
Dirinya meminta kepada personel yang bertugas untuk mempersiapkan diri baik secara spiritual maupun jasmani agar dapat menjalankan operasi ini dengan baik.
“Lakukan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab humanis dan profesional sesuai ketentuan agar semua berjalan sesuai mekanisme yang ada,” kata dia.
Selain itu, personel harus mengedepankan komunikasi publik dan berpartisipasi mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 yang terhindar dari polarisasi.
“Tingkatkan identitas dan kualitas antara seluruh komponen terkait karena hal tersebut adalah kunci utama keberhasilan operasi,” kata dia.
Baca juga: Polisi gelar simulasi pengamanan Pilkada DKI Jakarta
Selain itu, pihaknya telah memetakan tempat pemungutan suara (TPS) rawan dan di lokasi tersebut akan dilakukan strategi khusus dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan
"Jika berkaca pada Pemilu 2024, untuk TPS di Jakarta masih aman dan kondusif," kata dia.
Sebelumnya Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara M Sobirin mengataka bahwa banjir menjadi kerawanan utama dalam Pilkada 2024.
"Selain persoalan penyelenggaraan pemilu yang bermasalah kami menempatkan banjir sebagai kerawanan pemilu di daerah ini," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Utara M Sobirin.
Ia mengatakan hal ini berkaca dari adanya banjir pada Pemilu 14 Februari 2024 yang menyebabkan 19 TPS harus melakukan pemungutan suara lanjutan.
Baca juga: Satpol PP koordinasikan pengamanan Pemilu 2024 dengan KPU dan Bawaslu
Curah hujan dengan intensitas tinggi saat itu menyebabkan sejumlah TPS di Jakarta Utara (Jakut) terendam air sehingga pelaksanaan pemilu tertunda.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
