Partai Gerindra sangat menghindari politik uang atau politik transaksional, karena hal tersebut sangat berlawanan dengan agama dan juga melanggar hukum. Kami dukung sepenuhnya langkah MUI yang mengharamkan politik uang,"Jakarta (ANTARA News) - DPP Partai Gerindra mendukung sepenuhnya penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang fatwa haram politik uang atau money politic dan politik transaksional.
"Partai Gerindra sangat menghindari politik uang atau politik transaksional, karena hal tersebut sangat berlawanan dengan agama dan juga melanggar hukum. Kami dukung sepenuhnya langkah MUI yang mengharamkan politik uang," kata Ketua Badan Pemenangan Nasional Pemilu Legislatif 2014 (BAPNAS Pileg 2014) Partai Gerindra, Moekhlas Sidik, di Jakarta, Senin.
Moekhlas juga mengimbau kepada seluruh calon anggota legislatif Gerindra yang akan bertarung dalam Pemilu Legislatif 2014 agar menjauhi politik uang.
"Membagi-bagikan uang selama kampanye bukanlah sikap seorang pejuang politik. Yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan masyarakat untuk memilih Gerindra dengan cara menyampaikan visi dan misi serta program partai. Saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih caleg yang melakukan politik uang," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menegaskan kembali fatwa haram MUI atas hukum politik uang (money politic) dan politik transaksional berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.
Dalam hadits ini dinyatakan jelas bahwa yang namanya politik uang, serangan fajar, serangan Dhuha, serangan tengah malam, serta politik transasksional "Wani Piro" yang terjadi selama ini jelas melanggar ketentuan agama.
MUI berharap agar bangsa dan negara kita yang akhir-akhir ini dilanda oleh musibah, tutur Din Syamsuddin.
"Mudah-mudahan kita berdoa ini bukanlah laknat Allah SWT. Jadi, jangan ditambah lagi dengan merajalelanya praktek suap-menyuap yang jelas dilaknat oleh Allah SWT," katanya.
Calon-calon legislatif yang melakukan tindakan suap-menyuap itu, termasuk money politic dan politik transaksional, imbau Din, janganlah dipilih lagi oleh rakyat.
(S037/Z002)
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
