itu semua untuk mengurangi, tapi indeks kualitas udara Jakarta masih 190-200, jauh di atas batas maksimal yang hanya 50Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pemerintah daerah ikut berinvestasi pada pengembangan sistem transportasi massal berbasis energi hijau di Indonesia.
Dalam agenda pertemuan dengan para gubernur dan Pj gubernur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, Presiden mengungkapkan kekhawatirannya terkait kualitas udara Jakarta yang masih buruk.
"Jakarta sekarang sudah ada MRT, LRT, kereta cepat, itu semua untuk mengurangi, tapi indeks kualitas udara Jakarta masih 190-200, jauh di atas batas maksimal yang hanya 50," katanya.
Presiden Jokowi memperingatkan kota-kota yang mulai mengalami kemacetan dan polusi, sebab bisa berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak.
Ia mendorong perencanaan cermat dalam desain transportasi massal, termasuk opsi seperti Autonomous Rail Transit (ART) yang lebih murah dibandingkan MRT dan LRT.
Baca juga: Presiden jajal kereta otonom untuk angkut tamu saat upacara di IKN
Baca juga: Presiden minta kepala daerah tingkatkan realisasi belanja APBD
Jokowi mencatat bahwa biaya pembangunan MRT mencapai Rp1,1 triliun per kilometer pada masa pemerintahannya sebagai gubernur, kini meningkat menjadi Rp2,3 triliun.
LRT dan kereta cepat juga memiliki biaya tinggi. LRT mencapai Rp799 miliar per kilometer dan Kereta Cepat Rp780 miliar per kilometer, kata Jokowi menambahkan.
Dikatakan Jokowi, ART dengan biaya Rp74 miliar untuk tiga gerbong dan operasional bulanan Rp500 juta, bisa menjadi alternatif pilihan bagi pemerintah daerah untuk berinvestasi pada energi hijau.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengingatkan pemerintah daerah mengenai tantangan dalam membangun dan mengoperasikan sistem transportasi massal seperti MRT.
Dalam pernyataannya, Jokowi menanyakan kesiapan gubernur, bupati, atau wali kota dalam membangun MRT, dengan menyebutkan bahwa biaya operasional menjadi isu utama.
Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan MRT, LRT dan kereta cepat umumnya mengalami kerugian finansial. Untuk menutupi biaya operasional, perlu ada subsidi dari APBD.
Sebagai contoh, Jokowi menyebutkan MRT Jakarta yang memerlukan anggaran sekitar Rp800 miliar per tahun hanya untuk biaya operasional.
Ia memperkirakan bahwa jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, APBD perlu mengalokasikan sekitar Rp4 triliun.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya memilih antara investasi transportasi massal atau menghadapi kerugian tahunan akibat kemacetan yang mencapai Rp65 triliun, dan lebih dari Rp100 triliun untuk Jabodetabek.
Baca juga: Presiden Jokowi: Kualitas udara IKN kondisi baik, hanya skala 6
Baca juga: Presiden perkirakan pembangunan IKN selesai 10--15 tahun mendatang
Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
