BKKBN Sulut maksimalkan kinerja TPPS capai target stunting 14 persen

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara D Tino Tandaju mengatakan, terus memaksimalkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14 persen tahun ini.

 

"Jadi baik TPPS, tim pendamping keluarga serta satgas stunting tugasnya terus dioptimalkan, dibina, dimonitor dan dievaluasi," kata Tino di Manado, Selasa.

Dia mengatakan, BKKBN Sulut juga berharap peran dan fungsi optimal dari Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten dan kota sebagai bunda pendamping keluarga.

 

"Dari TP-PKK diharapkan peran tim pendamping keluarga yang terdiri atas kader-kader PKK dan kader keluarga berencana," katanya.

 

Tim pendamping keluarga tersebut, kata Diano, akan membantu peran melaksanakan pencegahan serta percepatan penurunan stunting khususnya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting.

 

"Pemerintah terus berupaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting dengan target yang harus dicapai yaitu 14 persen di tahun 2024," ujarnya.

Baca juga: BKKBN Sulut: Pelayanan KB ikut membantu turunkan prevalensi stunting
Baca juga: Angka stunting di delapan daerah di Sulut naik

 

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut berada pada angka 21,3 persen, naik bila dibandingkan angka tahun sebelumnya sebesar 20,5 persen.

 

Tino menjelaskan, sampai dengan tahun 2024, TPPS tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun kecamatan dan desa sudah terbentuk 100 persen di seluruh Indonesia.

 

Sementara jumlah TPK saat ini sudah terbentuk sebanyak 2.348 tim, satgas stunting sebanyak 19 kelompok serta technical assistance kabupaten dan kota sebanyak 15 orang.

 

Pemantauan dan evaluasi atau monev merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

 

"Monev terhadap TPPS, TPK, satgas stunting dan technical assistance perlu dilaksanakan sehingga gambaran kondisi lapangan di tiap daerah dapat diketahui dan juga dapat direspon dengan kebijakan dan kegiatan yang sesuai," ujarnya.

Baca juga: Kolaborasi pemerintah pasok telur dan ayam kejar penurunan stunting
Baca juga: Pj Gubernur: Prevelensi stunting di Jatim turun hingga 1,5 persen
Baca juga: Menko PMK ajak masyarakat Penajam cegah stunting siapkan SDM unggul