Kantor Kemenko IKN bisa dipakai aktivitas pemerintahan setelah HUT RI

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1 hingga 4 dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan setelah penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kantor kementerian-kementerian yakni Kemenko 1, 2, 3, dan 4 yang memang sudah siap dan bisa digunakan setelah 17 Agustus 2024," ujar Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pelayanan Dasar Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Jacky Habibie dalam seminar daring di Jakarta, Selasa.

Jacky mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo sudah mulai memfungsikan IKN untuk aktivitas pemerintahan.

"Saat ini memang seperti disampaikan bahwa IKN sudah mulai difungsikan oleh Presiden RI sebagai yang terbaru untuk aktivitas pemerintahan saat ini, dan nantinya setelah 17 Agustus kita akan melakukan persiapan untuk proses pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN," katanya.

Terkait pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN, dirinya menyampaikan proses pemindahan tersebut dimulai pada September.

"Memang seyogyanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden RI bahwa pemindahan ASN akan dilaksanakan setelah 17 Agustus. Proses pemindahan ASN dilakukan secara bertahap dari Jakarta ke IKN," kata Jacky.

Infrastruktur hunian yakni 47 tower rumah susun bagi ASN di IKN dalam proses pembangunan oleh Kementerian PUPR agar dapat segera dimanfaatkan oleh para ASN yang akan pindah ke IKN.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengungkapkan bahwa dalam rapat terbatas Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dengan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu bahwa ASN yang akan dipindah ke IKN adalah yang masih lajang.

Hal itu berkaitan dengan kesiapan infrastruktur hunian dan perkantoran.

Dalam rancangan awal jumlah ASN yang akan dipindah pada 2024 sebanyak 11.911 orang dari 36 kementerian/lembaga. Namun, menyesuaikan kesiapan hunian, maka jumlah ASN yang akan dipindah hingga Desember 2024 sebanyak 3.246 ASN dari 36 kementerian/lembaga. Jumlah itu belum termasuk dengan keluarganya.

Kemenpan-RB sendiri sudah membuat perencanaan pemindahan ASN secara bertahap hingga 2034.