Pemerintah harus respons kebutuhan pupuk bersubsidi

Sehingga masih ada kekurangan ...3.109 ton"

Kotabaru (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR RI Hb. Nabiel Al-Musawa menyatakan pemerintah harus segera merespons kesulitan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, seperti yang terjadi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

"Saya mendapat laporan langsung dari para petani di Kotabaru, ketika melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses, sudah lebih dari sebulan ini betapa sulitnya mereka mendapatkan pupuk murah bersubsidi," kata Nabiel Al-Musawa melalui siaran pers, Senin.

Kalau masalah pupuk tersebut dibiarkan, lanjut dia, bisa berdampak pada upaya peningkatan produksi pertanian, terutama tanaman pangan.

"Apalagi Kalsel juga sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional," lanjutnya.

Ketua Kelompok Komisi Pertanian Fraksi PKS yang juga berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kalsel itu menyatakan sangat prihatin atas keluhan petani di Kotabaru.

Menurutnya, pemerintah harus segera menelusuri permasalahan yang menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, serta memberikan solusi yang terbaik.

Jika ada penyelewengan oleh oknum aparat maupun mafia pupuk harus segera ditindak tegas tanpa tebang pilih.

Selain itu Pemerintah Pusat harus menurunkan tim terpadu untuk mengecek langsung kondisi di sini, bukan hanya di Kotabaru tapi juga di berbagai daerah di Indonesia, ambil sampel, turunkan tim, lalu evaluasi di Jakarta, demikian agar cepat dan tepat ditangani.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Kotabaru Hairudin, didampingi Kabid Sarana dan Prasarana Joko Pitoyo menuturkan, jatah pupuk bersubsidi yang diterima wilayah ini bukan melalui usulan dari bawah.

"Jatah yang kami terima dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi sudah ditetapkan terlebih dahulu, bukan berdasarkan usulan dari daerah sesuai jumlah kebutuhan," katanya.

Joko menjelaskan, berdasarkan laporan dari kelompok tani melalui laporan 355 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun sebanyak 7.929 ton, terdiri dari pupuk urea 3.045 ton, SP 36 sebanyak 1.620 ton, ZA sebanyak 433 ton, NPK 2.704 ton dan Organik 127 ton.

Sementara jatah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi sebesar 4.820 ton, terdiri pupuk urea 2.000 ton, SP 36 sebanyak 390 ton , ZA sebanyak 70 ton, NPK 2.140 ton dan Organik sebanyak 220 ton.

"Sehingga masih ada kekurangan pupuk sebesar 3.109 ton," katanya.

Itu baru 355 kelompok tani atau sekitar 50 persen dari kelompok tani yang ada di Kotabaru yang mengajukan RDKK. Masih ada sekitar 350 kelompok tani lainnya belum mengajukan RDKK.

Dikatakan, hingga saat ini di Kotabaru terdapat sekitar 700 kelompok tani, sehingga kebutuhan akan pupuk bersubsidi diperkirakan dua kali lipat dari 7.929 atau 15.858 ton, sementara jatah masih tetap sekitar 4.820 ton.