"Cita-cita demokrasi kita adalah untuk memastikan hak-hak kita bukan sebagai Muslim, bukan sebagai Hindu, bukan sebagai Buddha, tetapi sebagai manusia," kata Yunus, yang menyerukan persatuan di antara semua komunitas agama di Bangladesh, Selasa.
Menurut dia, akar dari semua permasalahan di negara itu adalah usangnya segala pengaturan kelembagaan yang telah dibuat selama ini.
"Inilah sebabnya mengapa kegaduhan ini terjadi,” kata dia ketika berbicara dengan komunitas agama Hindu di Kuil Nasional Dhakeshwari di Dhaka.
Karena itu, Yunus menegaskan perlunya perbaikan aturan kelembagaan guna memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Bangladesh.
"Kita harus katakan, kita harus menegakkan hak-hak demokrasi kita. Jika itu terjadi, kebebasan berbicara kita akan terwujud," katanya.
“Kita ingin menjadikan Bangladesh sebagai satu keluarga. Ini yang utama. Tidak boleh saling membeda-bedakan di antara keluarga satu dan lainnya," ujar dia, menambahkan.
Yunus pun mendesak komunitas agama minoritas untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Bangladesh dan mengupayakannya sebagai hak konstitusional.
Peraih Nobel Muhammad Yunus (84) diambil sumpah jabatannya pekan lalu untuk memimpin pemerintahan transisi yang beranggotakan 17 orang di Bangladesh.
Pemerintah transisi dibentuk setelah mantan PM Hasina melarikan diri ke India pasca unjuk rasa antipemerintah yang mengakibatkan sedikitnya 580 kematian sejak 16 Juli 2024.
Pada Senin (12/8), Panglima Angkatan Darat Bangladesh Jenderal Waker-Uz-Zaman mengatakan bahwa sejauh ini sekitar 30 insiden kekerasan atau vandalisme terhadap minoritas terjadi di 20 distrik, menyusul pengunduran diri mantan pemerintahan yang dipimpin Hasina.
Sebagian besar dari insiden ini terkait dengan politik, katanya.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Mantan PM Bangladesh tuduh AS terlibat dalam penggulingannya
Baca juga: M. Yunus dilantik sebagai kepala pemerintahan transisi Bangladesh
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024
