KPPN Manokwari: Realisasi Belanja Negara mencapai Rp6,2 triliun

Kinerja belanja APBN cukup baik, karena belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Papua Barat, menyatakan realisasi Belanja Negara periode Januari-Juli 2024 mencapai Rp6,2 triliun atau 43,8 persen dari total pagu Rp14,2 triliun.

Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso, di Manokwari, Selasa, mengatakan kinerja Belanja Negara mengalami pertumbuhan sebesar 1,3 persen (year on year/yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Ada dua jenis Belanja Negara, yaitu belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2,3 triliun atau 44,9 persen dari pagu Rp5,2 triliun, dan transfer ke daerah Rp3,8 triliun atau 43,1 persen dari pagu Rp8,9 triliun.

"Kinerja belanja APBN cukup baik, karena belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya," ujar Kurniawan.

Ia merinci komponen belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai Rp867,2 miliar, belanja barang Rp1,04 triliun, belanja modal Rp459,9 miliar, bantuan sosial (bansos) Rp247 juta, dan belanja lainnya Rp117,2 juta.

Serapan belanja pegawai telah mencapai 62,3 persen, belanja barang 42,4 persen, belanja modal 32,8 persen, belanja bansos 51,8 persen, dan belanja lainnya 0,5 persen.

"Belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan secara tahunan 4,7 persen (yoy) dan secara bulanan sebesar 18,9 persen (mtm)," kata Kurniawan.

Realisasi belanja transfer ke daerah, kata dia lagi, meliputi enam komponen, yaitu dana bagi hasil (DBH) sebanyak Rp1,4 triliun atau 49,5 persen dari pagu, dan penyaluran dana alokasi umum (DAU) Rp1,6 triliun atau 54 persen.

Kemudian, dana alokasi khusus (DAK) Rp255,1 miliar atau 28,3 persen, dana otonomi khusus (otsus) Rp210,8 miliar atau 13,6 persen, Dana Desa Rp275,2 miliar atau 57,8 persen, dan dana insentif fiskal Rp7,2 miliar atau 50 persen.

"Belanja DAK ada dua jenis yaitu DAK fisik terserap sebanyak Rp92,3 miliar, dan DAK non fisik Rp162,8 miliar," ujar Kurniawan.

Wilayah kerja KPPN Manokwari mencakup enam pemerintah daerah, yaitu Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari, Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Pegunungan Arfak, Pemkab Teluk Bintuni, dan Pemkab Teluk Wondama.
Baca juga: Alokasi APBN 2024 untuk provinsi baru Papua Barat Daya Rp11,38 triliun
Baca juga: DJPb Papua Barat: Realisasi pendapatan negara mencapai Rp323,53 miliar

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024