"Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta menekan fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan barang, kami akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan kegiatan itu bakal dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 19-25 Agustus 2024 mendatang.
Risyapudin menyampaikan, pengawasan dan penegakan hukum nantinya dilakukan pada angkutan barang yang melanggar operasional baik administratif maupun teknis yang menjadi penyebab awal dari suatu kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
Baca juga: Kemenhub komitmen ciptakan keamanan dan keselamatan transportasi darat
"Sejak tahun 2023 hingga saat ini pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau UPPKB," ujarnya.
Dengan adanya kegiatan pengawasan dan penegakan hukum secara serentak, maka akan lebih menertibkan operator barang, pemilik barang serta pengemudi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah secara bertahap akan mendorong pelayanan angkutan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas over dimension over loading (ODOL).
"Sampai saat ini, berdasarkan data kendaraan barang yang masuk ke UPPKB, jenis pelanggaran didominasi oleh pelanggaran muatan sebesar 65 persen dan lainnya merupakan pelanggaran administrasi berupa dokumen kendaraan, terutama tidak dilengkapi dengan bukti lulus uji elektronik (BLU-e)," jelasnya.
Lebih lanjut Risyapudin mengatakan bahwa kegiatan itu akan dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan terkait seperti kepolisian, dinas perhubungan provinsi, kabupaten/kota serta didukung oleh TNI.
Baca juga: Menhub sebut transportasi darat penting dukung pertumbuhan ekonomi
Ia berharap, dinas perhubungan di masing-masing wilayah juga dapat secara rutin dan mandiri melakukan pengawasan dan penegakkan hukum pada kendaraan angkutan barang yang menjadi tanggung jawab di wilayahnya.
"Pelaksanaan pengawasan dan gakkum secara serentak dengan seluruh stakeholder terkait akan dilaksanakan secara berkesinambungan di waktu mendatang baik terhadap angkutan barang maupun angkutan orang disamping kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang bersifat insidentil," kata Risyapudin.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
