Pemprov minta OPD meningkatkan koordinasi jaga inflasi Papua

Oleh sebab itu inflasi Provinsi Papua tergolong di posisi stabil, namun begitu koordinasi OPD dan TPID harus terus dilakukan.

Jayapura (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) setempat, agar terus meningkatkan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga di Bumi Cenderawasih.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Setyo Wahyudi, di Jayapura, Senin, mengatakan saat ini inflasi di Provinsi Papua terbilang cukup stabil berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2024 terjadi inflasi secara year on year (y-on-y) sebesar 0,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,42.

"Oleh sebab itu inflasi Provinsi Papua tergolong di posisi stabil, namun begitu koordinasi OPD dan TPID harus terus dilakukan," katanya pula.

Menurut Setyo, hal ini juga berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memang ada beberapa daerah yang menjadi atensi pihaknya dengan ada wilayah surplus komoditas dan juga mengalami kekurangan.

"Penekanan yang disampaikan oleh Mendagri sendiri memang ada beberapa daerah yang sebagian terjadi kenaikan harga bawang merah, namun ada juga daerah yang kelebihan produksi tetapi saat ini untuk daerah yang menjadi perhatian kami di Kabupaten Keerom karena dari sisi ada beberapa cabai yang kelangkaan," ujarnya pula.

Dia menjelaskan, pihaknya mendorong agar Kabupaten Keerom menjalin koordinasi dengan seluruh pihak dalam mengendalikan inflasi.

"Kami mendorong untuk saling berkoordinasi dan konsolidasi agar komoditas tani di Kabupaten Keerom tetap stabil," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga meminta kepada petani agar meningkatkan produksi serta melihat lahan-lahan yang bisa dilakukan alih fungsi.

"Kami yakin dengan perkuat koordinasi serta konsolidasi maka produksi pertanian di wilayah setempat akan terus stabil," ujarnya pula.
Baca juga: BPS Papua sebut beras penyumbang inflasi di Papua pada Juni 2024
Baca juga: Mengendalikan inflasi di Papua dengan inovasi dan sinergi