"Ketersediaan data dan informasi membuka pintu pengetahuan dan kesadaran bersikap bersama untuk mengatasi persoalan yang ada," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam acara "Peluncuran Laporan Data Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023", di Jakarta, Senin.
Baca juga: Komnas Perempuan: Daerah perlu miliki basis data korban terorisme
Andy Yentriyani menuturkan kehadiran UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah contoh nyata dan termutakhir dari pentingnya data.
"Sebagaimana kita ketahui upaya advokasi payung hukum ini berbasis pada data Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak 2001 yang merupakan data terhimpun dari kerja bersama lintas institusi pengada layanan dan penegak hukum," katanya.
Baca juga: Komnas Perempuan sebut kasus kekerasan seksual paling sulit dibuktikan
Andy Yentriyani mengatakan bahwa dengan perkembangan program Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan data dari Forum Pengada Layanan (FPL), kebutuhan sinergi database menjadi semakin mendesak.
"Dengan adanya sinergi sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan, maka diharapkan akan mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat, terpadu, akuntabel, serta memenuhi kebutuhan para pengambil kebijakan, sehingga upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat berjalan optimal," katanya.
Baca juga: Komnas: Perlu standardisasi optimalkan lembaga pengada layanan
Andy Yentriyani berharap kerja sama Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Forum Pengada Layanan (FPL) tentang sinergi data kasus kekerasan terhadap perempuan akan terus berlanjut, bahkan dapat memotivasi seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam sinergi data guna mengurai fenomena gunung es dari data kekerasan dan mewujudkan ketersediaan data kekerasan yang representatif.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
