Formulir pemilu di Bali rampung dicetak

kami optimistis semua logistik yang diperlukan untuk Pemilu 2014 di Bali akan siap tepat waktu dan dari sisi pengadaannya tidak melanggar ketentuan.

Denpasar (ANTARA News) - Formulir dan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif Pemilu 2014 untuk Provinsi Bali, sudah selesai dicetak dan saat ini dalam perjalanan pengiriman ke Pulau Dewata.

"Memang sebelumnya pengadaan semua formulir pemilu di Bali sempat mengalami masalah akibat gagal tender, tetapi sekarang sudah beres. Kami mendapatkan informasi saat ini logistik tersebut sedang dalam pengiriman dari Surabaya," kata Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Denpasar, Minggu.

Karena saat ini sedang dalam proses pengiriman, menurut dia, semua formulir dan daftar calon tetap (DCT) dijadwalkan akan tiba di Bali pada hari Senin (24/3), kemudian langsung dikirimkan ke KPU kabupaten/kota.

"Hari ini Divisi Logistik KPU Provinsi Bali juga mengikuti rapat koordinasi logistik tingkat nasional," ujarnya.

Di sisi lain, khusus untuk surat suara yang rusak juga sedang dalam pengadaan yang ditangani oleh KPU Pusat.

"Dengan demikian, kami optimistis semua logistik yang diperlukan untuk Pemilu 2014 di Bali akan siap tepat waktu dan dari sisi pengadaannya tidak melanggar ketentuan," ucapnya.

Raka Sandi mengatakan bahwa semua logistik idealnya harus sudah ada di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) pada H-1 pencoblosan.

"Namun, yang harus benar-benar diperhatikan saat sudah di TPS itu nanti adalah sisi keamanannya, jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kami akan terus memantapkan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota dan aparat keamanan," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Pusat mengambil alih pengadaan berbagai formulir Pemilu 2014 untuk Bali yang gagal lelang dengan menggunakan model adendum.

Pengadaan semua formulir pemilu dan DCT itu akhirnya diserahkan ke KPU Pusat dengan dasar pertimbangan supaya formulir dapat siap pada waktu yang ditentukan dan sekaligus tidak melanggar hukum. Jika mengadakan tender ulang waktunya sudah tidak memungkinkan.

Pagu anggaran pengadaan formulir dan DCT itu mencapai Rp1,6 miliar. Sebelumnya, dari tiga rekanan yang mengikuti tender, tidak ada satu pun yang lolos sebagai pemenang.

(KR-LHS)