Menperin optimistis industri manufaktur kembali ekspansif

Semua pihak juga konsisten dan transparan untuk benar-benar membela industri dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis industri pengolahan atau manufaktur bisa kembali ekspansif, dengan cara meningkatkan koordinasi, serta membuat regulasi yang memihak industri.

"Selain karena kondisi ekonomi global yang saat ini belum stabil, aktivitas industri di dalam negeri ikut terdampak akibat adanya regulasi yang tidak memihak kepada pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang serius dan benar-benar tepat sasaran," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dalam sidang kabinet paripurna perdana yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin, Presiden Joko Widodo meminta untuk mewaspadai angka Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada Juli 2024 berada di 49,3 poin atau merosot ke fase kontraksi.

Padahal, menurut dia selama 34 bulan beruntun sebelumnya PMI manufaktur mampu bertahan di level ekspansi.

"Bapak Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet pagi ini juga menyatakan bahwa kontraksi PMI manufaktur perlu diwaspadai karena beberapa negara di Asia juga mengalaminya dan komponen yang mengalami penurunan paling banyak adalah dari sisi output," katanya.

Agus mengatakan dalam sidang kabinet tersebut, Presiden turut menyebutkan bahwa beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau serangan produk impor yang masuk ke dalam negeri dapat memengaruhi terhadap kuantitas permintaan domestik.

"Beliau menekankan bahwa penggunaan bahan baku lokal dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta harus bisa mencari pasar nontradisional dan mencari potensi pasar baru sebagai tujuan ekspor produk-produk Indonesia," kata Menperin Agus.

Oleh karena itu, Menperin optimistis kinerja industri manufaktur di tanah air masih bisa bangkit kembali apabila didukung dengan kebijakan yang probisnis, seperti ketersediaan bahan baku untuk produksi, keberlanjutan dan peluasan harga gas industri yang kompetitif, dan ketegasan terkait substitusi impor.

"Kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik kalau koordinasi yang dijalankan juga sesuai aturan. Semua pihak juga konsisten dan transparan untuk benar-benar membela industri dalam negeri," ujarnya.