Kaltim konsultasikan TPS mobile ke KPU Pusat

Samarinda (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur Josef berencana mengonsultasikan penyiapan tempat pemungutan suara (TPS) mobile ke KPU Pusat untuk melayani para pemilih pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang berada di rumah sakit dan bandara.

"Saya menilai, persiapan yang telah dilakukan KPU Kota Balikpapan dengan progres 85 persen untuk pendistribusian logistik Pemilu Legislatif 2014 sudah cukup baik, hanya saja yang harus disikapi mengenai para pemilih yang ada di rumah sakit dan bandara." katanya di Samarinda, Jumat.

Ia mengatakan ini terkait aturan saat ini yang meniadakan lagi TPS mobile atau TPS keliling untuk tempat-tempat khusus seperti rumah sakit dan bandara karena pada setiap pelaksanaan Pemilu diupayakan menekan angka golput.

"Dalam setiap pemilu kita berupaya menekan angka golput. Namun memang dilema jika TPS hanya pada titik tertentu, sementara TPS mobile sudah tidak ada," ujarnya.

Karena itu pihaknya akan mengomunikasikan hal ini dengan KPU pusat agar ada kebijakan-kebijakan khusus mengantisipasi hal itu. Yang terpenting demokrasi berlangsung jujur, bersih dan adil.

Dia meyakini akan sulit bagi para pasien yang berada di rumah sakit jika ingin menggunakan hak pilih, apalagi jika mereka itu pasien, maupun keluarganya yang harus menjaga keluarganya yang sedang sakit.

"Tentu mereka kerepotan. Saya melihat kasihan, keluarga mereka sakit dan ini musibah. Masak mereka harus kerepotan pergi ke TPS, apalagi jika jaraknya jauh," kata Yosef.

Karena itu, kata dia, masalah ini yang harus dipikirkan. Karena itu pihaknya akan konsultasikan ke KPU Pusat guna mengantisipasi hal ini.

Sementara berkaitan dengan ketetapan surat suara cadangan sebanyak 2 persen, menurut Josef, saat ini masih banyak pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah surat suara cadangan tersebut dinilai masih kurang.

"Ini berpotensi menimbulkan konflik jika saat pemilihan ada warga yang memiliki hak untuk memilih namun belum masuk dalam DPT, sementara surat cadangan terbatas dan tidak kebagian, sehingga hak-hak mereka akhirnya tidak dapat diberikan. Jelas ini sebuah masalah yang berujung pada konflik," katanya.

Namun demikian Josef berharap surat suara cadangan sebanyak 2 persen dapat memenuhi kebutuhan surat suara yang dibutuhkan. Di sini juga perlunya pemutakhiran DPT untuk meminimalkan masalah-masalah yang mungkin terjadi.

"Saya tetap optimistis angka golput dapat ditekan. Namun bukan berarti tanpa upaya-upaya perbaikan. Makanya kita berusaha untuk terus mengawal pesta demokrasi ini agar berjalan sebaik-baiknya sebagaimana harapan kita semua," ujarnya.

(M025/I007)