"Terkait dengan isu saat ini (konflik PKB dan PBNU) tidak ada agenda itu. Kami tetap sesuai dengan regulasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kami berjalan berdasarkan undang-undang yang mengatur," kata Ketua Organizing Committee Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Kabupaten Badung, Minggu.
Cucun menjelaskan bahwa partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat. Ormas diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sehingga tidak ada relasinya dengan kongres partai politik.
Selain itu, PKB tidak merasa memiliki konflik dengan PBNU. Mereka juga menyadari secara histori sejak awal di akar rumput mereka saling membangun dan berjalan bersama.
"Di internal tidak ada konflik. Kami nyatakan di PKB tidak ada konflik. Misalnya tadi ada pihak-pihak luar ya itu kami abaikan saja, tidak ada kaitannya dengan urusan Muktamar PKB," ujar Cucun.
Diketahui isu bahwa konflik antara PBNU dan PKB mencuat setelah pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 oleh DPR RI yang diduga dibentuk salah satunya oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menyerang Menteri Agama dan PBNU.
Dalam Muktamar PKB, kata Cucun, hal ini tidak dapat dikaitkan sebab tiap lembaga memiliki kewenangannya sendiri, meskipun hubungannya erat seperti kebanyakan anggota dewan terpilih dari partainya adalah keturunan kyai.
"Misalnya sekarang mengaitkan permasalahan di DPR segala macam, kami (PKB) jangan diintervensi, DPR ada mekanisme pengambilan keputusan, di PKB sendiri juga ada mekanisme pengambilan keputusan," kata dia.
Muktamar PKB, lanjut Cucun, akan berlangsung di Pulau Dewata pada tanggal 24—25 Agustus 2024 dengan beberapa isu strategis seperti pemilihan dan pergantian estafet kepemimpinan, serta isu-isu politik lainnya.
Baca juga: Said Aqil sebut kritik dari PBNU membuat PKB semakin kuat
Baca juga: Anggota Dewan Syuro PKB beri masukan ke Pansus PBNU pada hari ini
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
