BNPT tingkatkan ketahanan WNI di Warsawa lawan ideologi kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI meningkatkan ketahanan warga negara Indonesia di Warsawa, Polandia, dalam melawan ideologi kekerasan.

Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Mohammad Rycko Amelza Daniel mengatakan peningkatan ketahanan WNI, termasuk kepada Diaspora Indonesia yang berada di Warsawa, dilakukan dengan cara penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.

"Ketahanan kita terhadap ideologi kekerasan harus kita tingkatkan," kata Rycko dalam kegiatan pencegahan terorisme melalui diseminasi di wilayah kerja KBRI Warsawa, Polandia, Jumat (9/8), seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Rycko menjelaskan pola kerja kelompok pengusung kekerasan merusak Indonesia dilakukan dengan cara menyerang keyakinan generasi muda bahkan kaum perempuan.

Hal tersebut dilakukan karena kelompok tersebut tidak bisa merusak Indonesia melalui serangan bom sehingga terlebih dahulu dengan menyerang keyakinan kepada generasi penerus bangsa.

"Ibu atau perempuan sebagai pendidik anak-anak dihancurkan melalui keyakinannya terlebih dahulu," tuturnya.

Menurutnya, generasi muda rentan terpapar ideologi kekerasan disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya pemahaman tentang sejarah Indonesia, pendidikan wawasan kebangsaan, serta belum optimalnya pembelajaran mengenai budi pekerti, termasuk dalam aspek toleransi.

Dengan demikian, Kepala BNPT berpendapat bahwa peningkatan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Polandia Anita Lidya Luhulima menyambut baik kegiatan peningkatan ketahanan melalui diseminasi di wilayah kerja KBRI Warsawa kepada diaspora yang berasal dari berbagai profesi, baik pekerja maupun pelajar yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI).

Dia menilai Indonesia melalui BNPT RI telah mampu menangani isu transnasional ini tanpa mengaitkannya dengan suatu identitas tertentu serta mampu mengombinasikan pendekatan keras dan lunak dalam penanggulangannya.

"Indonesia berhasil menyeimbangkan antara pendekatan keras dan lunak dalam penanggulangan terorisme tanpa melanggar hak asasi manusia," ucap Anita.

Sesi kegiatan tersebut diakhiri dengan rencana Indonesia dan Polandia yang akan menjajaki kerja sama bilateral melalui penyusunan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanggulangan terorisme.

Upaya peningkatan ketahanan yang diselenggarakan tidak hanya untuk melindungi WNI, tetapi juga mencegah aksi terorisme dan menguatkan peran Indonesia sebagai negara yang menjunjung perdamaian dan antikekerasan.