Menkumham: Sistem elektronik pemerintahan dukung gerakan antikorupsi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat penting dalam mendukung gerakan antikorupsi.

Pasalnya melalui teknologi digital, dia menilai pelayanan publik bisa dilakukan dengan cepat dan tanpa kecurangan. Kemenkumham, menurut dia, merupakan salah satu instansi terbaik dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Hanya dengan penggunaan teknologi digital, menggunakan teknologi informasi, kami bisa mempercepat pelayanan publik dan mengurangi kecurangan,” kata Yasonna dalam acara CNN Indonesia Award 2024 di Medan, Sumatera Utara, Jumat (9/8), seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan Kemenkumham terus memberikan perhatian serius terhadap penegakan hukum, termasuk memerangi korupsi. Pada 2019, sebanyak 43 satuan kerja Kemenkumham telah diakui sebagai zona integritas.

Dari jumlah tersebut, ia mengungkapkan sebanyak 39 satuan kerja, di antaranya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan empat lainnya berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu, Yasonna menyebutkan bahwa Kemenkumham telah melakukan beberapa langkah mendukung penegakan hukum, di antaranya mendorong revisi peraturan dan mengesahkan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

"Saya terus mencoba melakukan yang terbaik dengan latar belakang yang ada melakukan beberapa perbaikan-perbaikan," katanya.

Dalam acara tersebut, Menkumham mendapatkan penghargaan dengan kategori Outsanding Dedication to Law Enforcement and Anti Corruption Movement atas dedikasinya mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemerintah kini sedang giat menggencarkan pemberantasan korupsi melalui digitalisasi, salah satunya melalui peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan INA Digital dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia dan menaikkan pendapatan negara.

“Akan berkurang korupsi, itu pasti. OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu pasti akan berkurang,” ujar Luhut dalam akun Instagramnya yang bernama pengguna luhut.pandjaitan, sebagaimana dipantau dari Jakarta, Senin (27/5).

Menurut Luhut, penurunan angka korupsi tersebut memungkinkan karena GovTech akan membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, barang siapa yang berniat untuk melakukan korupsi akan merasa kesulitan.