Target pembangunan hutan tanaman di Indonesia pada 2030 adalah seluas 11,227 juta hektareJakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapkan standar penghitungan pengurangan emisi dari pembangunan hutan tanaman industri (HTI) sebagai upaya mendukung peran HTI dalam mitigasi perubahan iklim.
"Dalam perkembangannya, pembangunan HTI tidak hanya ditujukan untuk memenuhi permintaan kayu bulat untuk industri perkayuan, namun juga untuk memenuhi Long-Term Strategy for Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement (LTS-LCCP) dan skenario pencapaian NDC," kata Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK (BSILHK) Ary Sudijanto dalam diskusi Festival LIKE 2 di Jakarta, Sabtu.
Dia menyebut bahwa target pembangunan hutan tanaman di Indonesia pada 2030 adalah seluas 11,227 juta hektare.
Langkah itu, menurutnya, akan sangat mendukung pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030 serta pelaksanaan mandat dari Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Oleh karena itu, jelasnya, integrasi pembangunan hutan tanaman ke dalam strategi mitigasi perubahan iklim menjadi peluang yang strategis untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi.
Menurut Ary, terkait dengan dua potensi HTI sebagai sumber emisi gas rumah kaca (GRK) dan sebagai sumber serapan emisi GRK, strategi yang harus dilakukan adalah mengurangi emisinya dan meningkatkan serapannya.
Dengan pendekatan UU Cipta Kerja bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui multiusaha, maka kedua potensi tadi seharusnya menjadi salah satu strategi PBPH untuk mencapainya.
Termasuk, kata dia, sumber pendapatan bagi PBPH tidak hanya kayu saja dengan luasan konsesi yang dimiliki, tetapi ada juga potensi lain seperti Nilai Ekonomi Karbon.
Selain meningkatkan serapan, Ary menyarankan agar mengambil strategi untuk meningkatkan integritas dari karbon, yang akan menjadi acuan atau dasar penetapan nilai karbonnya.
"Semakin tinggi tata kelola maka nilai karbonnya semakin tinggi, maka hutan tanaman yang sebelumnya revenue hanya dari produk kayu, maka sekarang dapat dari yang lain termasuk HHBK, ekowisata, dan karbon," jelasnya.
Baca juga: KLHK galakkan budidaya tanaman biomassa untuk substitusi energi fosil
Baca juga: KLHK: Dana lingkungan jadi angin segar untuk pengelolaan bank sampah
Baca juga: Pemerintah serahkan SK Hutan Sosial seluas 1,07 juta ha ke masyarakat
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
