KKP - Pemkab SBB jalin kerjasama lumbung ikan - ANTARA News

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku, menandatangami naskah kerjasama (Mou) untuk mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Penandatangan kerjasama dilakukan oleh Sekjen KKP, Ir Sjarief Widjaja, PhD dan Bupati SBB Jacobus Puttileihalkat, SSos, MM, di gedung KKP, Jakarta Pusat, Kamis dan disaksikan para pejabat esselon I dan II di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bupati SBB Jacobus Puttileihalat mengatakan, bahwa penandatanganan kerjasama itu bertujuan mendukung Provinsi Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

"Untuk mendukung Maluku sebagai LIN, maka Kementerian telah menetapkan Kabupaten SBB sebagai Kawasan Ekonomi khsusus kelautan dan perikanan. Ini semua tertuang dalam MoU tersebut," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Puttileihalat menjelaskan bahwa penetapan tersebut bukan tanpa proses, karena sebelumnya Menteri KKP telah menugaskan Staf Ahli Menteri KKP Bidang Pengelolaan sumber daya perikanan yang juga sebagai Sekjen Dewan Kelautan Indonesia, Dr Ir Dedy H Sutisna MS , mengunjungi ke Kabupaten SBB dan melihat secara langsung potensi yang ada di sana.

Sebagai kawasan ekonomi khusus kelautan dan perikanan, kerjasama antara KKP dengan Pemkab SBB mencakup semua jajaran yang ada di KKP.

"Ruang lingkup kerjasama yang tertuang dalam MoU tersebut, adalah, pengelolaan perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya, pengembangan dan penyelenggaraan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan nilai tambah produk hasil laut dan perikanan, pengembangan kesehatan ikan, mutu dan hasil perikanan, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan ekonomi khusus kelautan dan perikanan, pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan," kata Bupati.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus bidang kelautan dan perikanan, tidak hanya melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan saja, tetapi juga akan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas PU, dan Dinas Kesehatan.

Puttileihalat mengatakan, KKKP akan segera menindaklanjuti penandatanganan MoU tersebut. "Dalam waktu dekat, kerjasama ini akan diwujudkan. Dalam waktu dekat, Menteri akan ke SBB. Ini merupakan bukti keseriusan KKP mewujudkan Maluku sebagai LIN," jelasnya.

Dalam acara penandatangan tersebut juga dhadiri juga Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Timur dan Walikota Ternate. (*)