Sjarief mengatakan, ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputipemanfaatan serta pengembangan sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan. Kedua, pengelolaan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan serta pengembangan kerjasama usaha kemitraan secara terpadu dalam rangka penguatan produksi dan pemasaran hasil perikanan di dalam maupun luar negeri. Ketiga, penyelenggaraan penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang kelautan dan perikanan. Keempat, peningkatan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. "Kerjasama juga menyangkut, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan," ujarnya.
Sjarief menjelaskan, kerjasama KKP dengan PT Perikanan Nusantara sebagai bukti dukungan KKP terhadap program PT Perikanan Nusantara terutama dalam peningkatan kesejahteraan nelayan. Di mana, PT Perikanan Nusantara selama ini telah bertindak sebagai *off taker* dan memberikan kepastian pasar atas seluruh hasil tangkapan nelayan. BUMN ini juga telah mengembangkan kerjasama kemitraan usaha dengan nelayan menuju usaha individu. Nelayan sebagai mitra perusahaan di mana perusahaan akan mendukung kesejahteraan nelayan, pembinaan nelayan, pengembangan CSR untuk nelayan, pengembangan usaha nelayan dengan memberikan fasilitas usaha dan pembinaan koperasi nelayan. "Dengan kerjasama tersebut, kebutuhan nelayan akan dipenuhi PT Perikanan Nusantara," jelasnya.
Menurut Sjarief, KKP akan memberikan dukungan terhadap kinerja perusahan perikanan termasuk pada PT Perikanan Nusantara. Apalagi sebagai satu satunya BUMN Persero PT Perikanan Nusantara memiliki potensi tetapi belum berfungsi secara maksimal. Terutama melalui cabang Sorong, Ambon, Bitung, Benoa, Makassar, Gorontalo dan Bacan, PT Perikanan Nusantara mampu memanfaatkan 50 % dari potensi SDI yang ada. Di mana target penguatan produksi bagi PT Perikanan Nusantara sebesar 1,5 juta ton pertahun, dapat tercapai.
Maluku Lumbung Ikan Nasional
Pada saat bersamaan, KKP juga menandatangani kerjasama dengan pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat. Kerjasama tentang pengelolaan dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di kabupaten Seram Bagian barat,ditandatangi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja dan Jacobus F Puttileihalat, Bupati Seram Bagian Barat. Adapun Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Seram Bagian Barat secara optimal dan lestari guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan dalam rangka mendukung provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
Sjarief menjelaskan, ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi 9 sektor kelautan dan perikanan. Di antaranya, tentang pengelolaan perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. KKP juga mendukung Seram Barat untuk pengembangan dan penyelenggaraan konservasi sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta peningkatan nilai tambah produk hasil laut dan perikanan. Kerjasama juga menyangkut pengembangan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, peningkatan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kelautan dan perikanan. "KKP juga mendukung penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang kelautan dan perikanan serta pemanfaatan sarana dan prasarana di kabupaten Seram Barat," tambahnya.
Contact Media :
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
Pelaksana Tugas
Anang Noegroho
Telp. (021) 3519070 ext. 7440
Fax. (021) 3519133
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2014
