Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan bahwa total letter of intent (LOI) yang masuk sejauh ini sebanyak 475. Setelah OIKN melakukan evaluasi, dari 475 itu ada 263 LOI yang betul-betul minat investasi di IKN.
"Dari 263 tadi, kita evaluasi sekitar 45 investor sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking kemarin, dan sekarang dalam proses yang tadi disebut ada sekitar 60 investor, di mana 60 investor yang sebagian diundang oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala OIKN Bapak Basuki Hadimuljono pada Kamis 8 Agustus 2024 . Betul, di situ ada investor asing. Ada, kalau tidak salah ada 4 atau 5 investor kemarin. Nanti tunggu tanggal mainnya kalau siapa aja, tapi negara-negaranya ada Jepang, Tiongkok, Korea, Rusia, dan Australia," ujar Agung di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Jumat.
Sebagian dari investor tersebut, lanjutnya, sudah langsung melakukan penandatanganan letter of confirmation.
"Kemarin dalam pembahasan yang dipimpin langsung oleh Bapak Plt Kepala OIKN, sebagian itu sudah langsung tanda tangan, sudah confirm karena kita tawarkan lahannya di sini, iya confirm. Nanti tunggu tanggal mainnya, setelah konfirmasi ada tahapan-tahapannya sampai nanti groundbreaking atau sampai perjanjian kerja sama (PKS), tapi ada dari negara-negara itu," kata Agung.
Para investor asing tersebut tertarik untuk masuk ke sektor properti dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
"Jadi propertinya macam-macam, mulai dari mixed use development, ada hunian, smart home, sekolah juga. Kita mau membangun kota, tentu kita butuhkan yang utamanya yang properti sehingga kemarin yang kita undang yang properti," kata Agung.
Sebagai informasi, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagian besar mengandalkan investasi swasta.
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi pendanaan tersebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fiskal dengan melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas.
Sumber pendanaan dimaksud, antara lain APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan, kemudian Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN.
Selanjutnya skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni.
Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ atau pemberian dana talangan.
Dan skema pendanaan lainnya yakni creative financing, seperti crowd funding dan dana dari filantropi.
Baca juga: Imigrasi: Syarat golden visa bagi investor asing di IKN diturunkan
Baca juga: Prabowo dinilai beri rasa aman investor asing untuk bangun IKN
Baca juga: Kemen PUPR siapkan sarana dasar IKN untuk tarik investor asing
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
