“Ini adalah pendataan bukan pembatasan, dan diharapkan dapat membantu Pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan meminimalkan indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan,” kata Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Peninjauan itu turut menggandeng Dinas Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo dan Hiswana Migas Gorontalo.
Gorontalo merupakan salah satu provinsi non-Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) yang mulai menerapkan subsidi tepat Pertalite selain enam provinsi lainnya, yaitu Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu, jumlah masyarakat yang telah melakukan registrasi QR Code untuk transaksi pembelian Pertalite di SPBU telah mencapai 99 persen.
“Ini berkat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan Pertamina. Kami mengimbau masyarakat tidak perlu panik dan khawatir dengan penerapan QR Code ini, sebab tujuannya adalah agar penggunaan subsidi tepat sasaran, terdeteksi, dan terukur,” papar Wardoyo.
Senada, Executive General Manager Erwin Dwiyanto memastikan tidak ada pengurangan volume program subsidi Pertalite. Kuota subsidi diberikan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah.
Dia pun mengimbau masyarakat yang belum registrasi untuk segera mendaftarkan kendaraan mereka.
“Di Gorontalo terdapat 28 SPBU, dimana setiap SPBU kami menyediakan help desk untuk pendaftaran langsung di tempat. Selain itu, bisa melalui laman subsiditepat.mypertamina.id,” ujar dia.
Baca juga: Kemenko Marves: Aturan BBM bersubsidi diharapkan rampung 1 September
Baca juga: Pemkot Jakbar dan Pertamina kenalkan QR Code untuk beli Pertalite
Baca juga: Pertamina Patra Niaga perluas pendataan subsidi Pertalite
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
