Kalau KPU meminta kami melengkapi (data pemilih) itu, pasti akan kami lengkapi, karena kami sifatnya membantu KPU. Tetapi saya tidak tahu yang dimaksud dengan 400 ribu itu,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya siap membantu mengklarifikasi nomor identitas kependudukan (NIK) pemilih, yang oleh Komisi Pemilihan Umum masih ditemukan sekitar 400 ribu orang.
"Kalau KPU meminta kami melengkapi (data pemilih) itu, pasti akan kami lengkapi, karena kami sifatnya membantu KPU. Tetapi saya tidak tahu yang dimaksud dengan 400 ribu itu," kata Gamawan usai menghadiri acara penganugerahan penghargaan daerah otonom di Jakarta, Rabu malam.
Mendagri menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU dalam melakukan pembersihan data daftar pemilih tetap (DPT) yang bersumber dari daftar potensial pemilih pemilu (DP4).
"Itu dibersihkan terus oleh KPU, makanya jumlahnya (yang bermasalah) terus menurun," tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan data KPU per 4 November 2013 tercatat jumlah pemilih sebanyak 186.612.255 orang, yang di antaranya masih terdapat pemilih dengan NIK invalid sebanyak 12.512.864 orang.
Satu bulan kemudian, setelah dilakukan koordinasi antara KPU daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), ditemukan pemilih dengan NIK invalid menurun menjadi 4.244.686 orang.
KPU mengklaim terus melakukan penyempurnaan DPT, termasuk pemilih dengan NIK invalid, hingga pada rapat koordinasi pada 15 Februari masih ditemukan 2.067.793 pemilih tanpa NIK.
Data terakhir pada 15 Maret, KPU mencatat jumlah pemilih dengan NIK invalid terdapat 400 ribu orang.
"Hingga saat ini jumlah pemilih yang belum memiliki NIK masih 400 ribu orang, dan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah mengenai NIK yang belum ada ini," kata Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay. (*)
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
