Ia menjelaskan, pada Pilkada 2017, PKS turut berkontribusi dalam memenangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari PDIP.
“Jadi secara institusional memang ini perlu ikhtiar yang cukup ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, terus ada cerita yang belum selesai sampai hari ini, seperti itu,” kata Agung Baskoro dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Agung, cerita masa lalu itu bisa menjadi batu sandungan antara PDIP dan PKS untuk membentuk koalisi. Faktor penghambat lainnya, sambung dia, ialah primordialisme yang menempatkan kedua partai saling berhadap-hadapan.
Ia menilai, PDIP tidak akan menerima PKS begitu saja mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini mengingat, PDIP juga memiliki beberapa tokoh atau sosok potensial yang dapat diusung maju, terlebih partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki banyak kursi di Jakarta.
“Kecuali memang PDIP-nya enggak ada suara, bahkan suaranya jauh, ya. Tapi ini ‘kan suaranya dekat. Jadi, kurang realistis dan rasional kalau PDIP hanya iya saja. Jadi, enggak masuk ini secara personalnya. Deadlock. Bukan deadlock untuk wakil, bahkan deadlock secara keseluruhan,” kata Agung.
Dengan kondisi itu, Agung menilai wajar jika PKS mulai memikirkan ulang untuk terus bertahan mendorong Anies di Pilkada Jakarta. Selain sulitnya menggandeng PDIP, Anies juga disebut melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama PKS.
Sebelumnya, PKS membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa sebelumnya prioritas partainya adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta dan berharap Anies bisa memenuhi kekurangan dukungan dari empat kursi DPRD Jakarta.
"Namun, karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi pada pilkada," kata Kholid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (8/8).
Dia mengatakan bahwa opsi bergabung dengan KIM juga sedang dibicarakan di internal pimpinan pusat PKS. Sebagai partai pemenang Pilkada Jakarta, tambah Kholid, PKS harus memastikan bahwa kadernya ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta.
Mengenai nasib Anies Baswedan, dia mengatakan bahwa sebetulnya Anies sudah diberi tenggat waktu selama 40 hari sejak 25 Juni 2024 untuk mencari kursi dukungan tambahan dari partai lain sebagai syarat ikut Pilkada Jakarta.
Baca juga: Pengamat: Posisi Anies di Pilkada Jakarta terdesak karena KIM plus
Baca juga: PDIP buka peluang usung sosok baru di Pilkada Jakarta
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
