Delapan provinsi endemik HIV/AIDS

Sukabumi (ANTARA News) - Kementerian Sosial mencatat bahwa delapan provinsi di Indonesia merupakan daerah endemik Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau HIV/AIDS.

"Dari delapan provinsi tersebut terdapat 79 daerah yang endemik penyakit ini, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, serta Jawa Tengah," kata Mensos RI Salim Segaf Al Jufri kepada wartawan, Rabu.

Menurut beliau setiap tahunnya warga di Indonesia yang tertular atau terjangkit penyakit ini terus bertambah dan jumlah provinsi yang epidemi semakin meluas. Bahkan, dari data pihaknya dari 220 juta warga sebanyak 170 ribu sampai 220 ribu orang mengidap HIV/AIDS.

Lebih lanjut, perkiraan prevalensi keseluruhannya adalah 0,1 persen di Indonesia dengan pengecualian Papua. Dimana angka epidemik diperkirakan mencapai 2,4 persen dengan cara penularan utamanya melalui hubungan seksual tanpa pengaman (pelindung).

Bahkan dari datanya kasus kematian akibat AIDS diperkirakan mencapai 5.500 jiwa. Penularan utama terkonsentrasi di kalangan pengguna obat terlarang melalui jarum suntik dan pasangan intimnya, orang berkecimpung di dunia prostitusi serta pria penyuka sesama jenis.

"Maka dari itu, pihaknya terus berupaya menekan angka penyebaran penyakit ini melalui progam penanggulangan AIDS dengan cara pencegahan melalui perubahan perilaku serta melengkapi dengan layanan pengobatan dan perawatan," tambahnya.

Sejak 30 Juni 2007 lalu, 42 persen dari kasus AIDS ditularkan melalui hubungan heteroseksual dan 53 persen dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hingga akhir 2013 pengidap berjumlah sebanyak HIV 127.416 dan AIDS 52.348 tetapi saat ini mayoritas penularannya melalui hubungan seks.

Salim mengatakan saat ini pihaknya juga tengah fokus dalam pencegahan penularan HIV/AIDS khususnya dalam merehabilitasi orang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA). Bantuan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan bagi ODHA karena bagaimana pun juga mereka adalah anak bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban sama di mata negara.