PT Rajawali Nusindo salurkan bantuan pangan kepada 560 ribu KRS

Nusindo meng-'cover' penyaluran kepada 560 ribu KRS atau sekitar 40 persen dari total penyaluran

Jakarta (ANTARA) - PT Rajawali Nusindo (Nusindo), anak perusahaan Holding BUMN Pangan ID Food menyalurkan bantuan pangan kepada 560 ribu keluarga risiko stunting (KRS) yang tersebar di berbagai provinsi.

VP Sekretaris Perusahaan ID Food Yosdian Adi Pramono mengatakan bantuan ini dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis pemerintah dalam penanganan stunting di daerah rawan.

"Bantuan pangan secara keseluruhan akan disalurkan kepada 1,4 juta KRS di tujuh provinsi. Nusindo meng-cover penyaluran kepada 560 ribu KRS atau sekitar 40 persen dari total penyaluran," ujar Yosdian melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurut Yosdian, melalui penugasan ini Nusindo
menyiapkan 560 ribu paket bantuan, di mana masing-masing paket berisi 10 butir telur ayam dan 1 kilogram daging ayam beku.

Nusindo berperan sebagai penyedia produk telur ayam dan daging ayam yang akan disalurkan.

Selain itu, tim Nusindo juga akan melakukan pendampingan saat penyaluran bantuan ke KRS yang telah terdata.

Lebih lanjut, 560 ribu paket bantuan tersebut disalurkan selama Agustus-Oktober 2024. Nusindo fokus menyalurkan di empat provinsi antara lain Jawa Timur sebanyak 374 ribu KRS, Banten sebanyak 93 ribu KRS, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 73 Ribu KRS, dan Sulawesi Barat sebanyak 20 ribu KRS.

“Sedangkan penyaluran di tiga provinsi lainnya, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah paket bantuan pangan akan disalurkan oleh anak perusahaan ID Food lainnya, seperti PT berdikari dan PT PPI," kata Yosdian.

Untuk memastikan rantai pasok telur dan daging ayam tetap tersedia, kata Yosdian, Nusindo menggandeng koperasi, asosiasi, pelaku usaha, serta peternak mandiri melalui kerja sama penyerapan hasil ternak.

Adapun program bantuan pangan penanganan stunting ini diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka membantu menyukseskan program pemerintah menurunkan prevalensi stunting, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting.