"Pertama dubes-dubes non-karier yang berafiliasi terhadap parti politik tertetntu. Tentu hal ini juga perlu diawasi, mengingat adanya kedekatan secara politis dan keinginan untuk memenangkan satu partai tertentu," katanya di Jakarta, Selasa.
Kedua, terkait dengan surat suara yang dikirimkan melalui pos. Menurut dia, surat suara yang melalui pos tersebut rawan untuk disalahgunakan.
"Bagaimana pengawas pemilu yang terbatas di luar negeri memastikan surat suara yang dikirimkan kembali melalui Pos benar-benar masih seperti apa adanya, terutama yang mengembalikan dengan tidak dicoblos," katanya.
Selain itu juga terkait sistem drop box. Sistem yang berusaha memudahkan para TKI yang jauh dari tempat pemungutan suara dengan menitipkan melalui drop box yang diletakan di sejumlah tempat.
Menurut Anis, sistem ini memiliki kerawanan yang cukup tinggi bila pengawas pemilu lemah. Berdasarkan pengalaman pemilu 2009, penyalahgunaan terjadi dalam sistem dropbox tersebut.
"Ada satu dropbox di sebuah pabrik di Malaysia yang saat itu berisi 30 ribu surat suara dan mencoblos hanya satu caleg, ini kan mencurigakan," katanya.
Untuk itu, ia mengingatkan perlunya penguatan pengawasan pemilu di luar negeri.
Ia menambahkan, pada 2014 ini, antusiasme pemilih luar negeri terutama TKI lebih tinggi daripada 2009. Hal ini terlihat dari beberapa upaya TKI untuk mengetahui pemilu.
"Ada dialog TKI dengan caleg yang sebelumnya tidak pernah ada," katanya.
Sementara itu, hingga saat ini, daftar pemilih tetap Warga Negara Indonesia di luar negeri sekitar 2,025 juta jiwa.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
