"Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken berbicara hari ini dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Menteri dan Sekretaris Jenderal menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung proses inklusif yang dipimpin Venezuela menuju penetapan kembali norma-norma demokratis, dalam koordinasi dengan mitra internasional kami," kata pernyataan itu pada Rabu.
Menurut pernyataan tersebut, Blinken dan Guterres menyatakan kekhawatiran tentang keselamatan para pemimpin oposisi setelah pemilihan, mengutuk kekerasan politik, represi, penangkapan sewenang-wenang, dan pelanggaran proses hukum.
"Menteri (Blinken) mencatat bahwa Edmundo González Urrutia meraih suara terbanyak pada 28 Juli, menambahkan bahwa bukti melimpah yang menunjukkan González mengalahkan Maduro," tambah pernyataan tersebut.
Pemilihan presiden di Venezuela diadakan pada 28 Juli, dan Dewan Pemilihan Nasional menyatakan Nicolas Maduro sebagai pemenang.
Keesokan harinya, protes terhadap hasil pemilihan merebak di negara tersebut, dan bentrokan antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa di Caracas dan kota-kota lainnya, yang mulai melempar batu dan bom molotov ke petugas penegak hukum.
Lebih dari 250 pos polisi dihancurkan, beberapa tindakan vandalisme dan perampokan dilaporkan, dan dua personel militer tewas.
Dalam seminggu setelah pemungutan suara presiden, petugas penegak hukum menahan lebih dari 2.000 orang, yang dituduh merusak infrastruktur negara, menghasut kebencian, dan terorisme.
Kerusuhan dan kekerasan di Venezuela berlanjut selama satu hari setelah pemilihan, setelah itu pemerintah mengendalikan situasi di jalan-jalan.
Pada hari-hari berikutnya, para pendukung baik pendukung presiden petahana maupun kelompok oposisi mengadakan berbagai unjuk rasa, menyatakan kemenangan mereka, tetapi aksi unjukrasa kedua pihak itu berlangsung damai dan tidak melibatkan bentrokan.
Tanpa menunggu hasil penghitungan suara dan audit berikutnya, Washington menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengakui González sebagai pemenang pemilihan presiden di Venezuela.
Anggota parlemen AS dan Uni Eropa (UE) yang memantau persoalan hubungan internasional pada Jumat mengancam Maduro dengan "tanggung jawab" jika dia tidak secara sukarela melepaskan kekuasaannya sebagai kepala negara setelah pemilihan, dengan menyebut hasil pemilihan tersebut sebagai hasil yang dipalsukan.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Lebih dari 2.000 ditahan menyusul unjuk rasa hasil pilpres Venezuela
Baca juga: Maduro menang pilpres Venezuela dengan hasil 51,95 persen suara
Baca juga: AS desak capres oposisi Venezuela diakui sebagai pemenang pemilu
Penerjemah: Primayanti
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024