“Basis data petani yang belum sempurna dan data penerima manfaat yang acak-acakan dapat menyebabkan implementasi program yang lebih buruk,” kata Ketua Harian DPD HKTI Entang Sastraatmadja di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi pupuk menjadi Bantuan Langsung Petani (BLP) menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama kelompok petani.
Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan basis data petani yang belum sempurna dapat menghambat persiapan implementasi BLP serta menimbulkan masalah dalam menyalurkan pupuk subsidi.
"Jika bantuan langsung diterapkan tanpa perbaikan data dan sistem yang memadai, masalah distribusi pupuk bersubsidi mungkin akan tetap ada atau bahkan memburuk,” ucap Entang.
Pihaknya pun meminta pemerintah untuk menjalankan rencana perubahan skema subsidi menjadi bantuan langsung tersebut dengan hati-hati.
Ia berharap pemerintah dapat menciptakan regulasi terbaik untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional di tengah kondisi pangan global yang masih bergejolak.
“Tentunya ada harapan bahwa perubahan ini dapat membawa manfaat lebih besar bagi petani, namun saya melihat bahwa efektivitas kebijakan baru ini perlu dipertimbangkan kembali,” imbuh Entang.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (17/7), Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivie Yulaswati mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan rencana perubahan skema subsidi pupuk menjadi BLP.
Ia menuturkan bahwa program tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada 2026 mendatang untuk meningkatkan efektivitas bantuan pemerintah dan memberikan fleksibilitas lebih bagi para petani dalam mengelola usaha pertanian mereka.
Bappenas mengungkapkan bahwa transformasi tersebut akan mengubah subsidi dalam bentuk barang menjadi transfer dana tunai langsung ke rekening bank petani.
Perubahan tersebut didasari karena masih terdapatnya permasalahan subsidi pupuk, seperti penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi serta kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan pupuk subsidi.
Baca juga: Bapanas dorong ketersediaan pupuk subsidi demi produktivitas pertanian
Baca juga: Anggota DPR sarankan pemerintah fokus subsidi pupuk daripada BLT
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
