“Ketiga negara sepakat untuk mempercepat pembahasan mengenai pembentukan dan peluncuran mekanisme alternatif dalam tahun ini untuk memantau dan melaporkan secara menyeluruh pelaksanaan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara," kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan melalui rilisnya, Rabu.
Kementerian menjelaskan bahwa kesepakatan yang dicapai selama pembicaraan telepon antara utusan nuklir ketiga negara itu terjadi setelah panel ahli PBB yang memantau penegakan sanksi anti-Korea Utara dibubarkan karena veto Rusia terhadap resolusi tentang pembaruan mandatnya pada awal tahun ini.
Pertemuan dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan untuk Strategi dan Intelijen Cho Koo-rae, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink, dan Asisten Menteri Jepang untuk Urusan Asia dan Oseania Namazu Hiroyuki.
Ketiga pihak menyatakan akan terus memimpin implementasi resolusi DK PBB secara menyeluruh oleh komunitas internasional sambil memperkuat kerja sama di antara negara-negara sekutu.
Para pejabat tersebut juga menyampaikan evaluasi mereka mengenai perkembangan terkini dalam hubungan Pyongyang-Moskow dan kerja sama militer ilegal mereka, yang secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas internasional di luar Semenanjung Korea.
Mereka menyatakan keprihatinan yang mendalam atas provokasi yang terus dilakukan Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik, sembari menegaskan kembali komitmen kuat untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara.
Ketiganya juga mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan semua provokasi dan kegiatan destabilisasi serta kembali berdialog demi perdamaian, stabilitas, dan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Sumber : Yonhap
Baca juga: Korsel nyatakan siap "bernegosiasi" dengan Korut
Baca juga: PBB menyerukan Korea Utara untuk mengakhiri isolasi diri
Baca juga: Lebih 40 negara anggota PBB kutuk transfer senjata dari Rusia ke Korut
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
