Batang (ANTARA) - Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, bisa terealisasi seperti sekarang ini berkat sosok-sosok manusia yang memiliki tekad kuat serta keberanian mengambil keputusan cepat dan tepat.
Kawasan Industri Terpadu Batang ini berada di area PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) Siluwok di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.
Empat tahun lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia--kini Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal--bersama Bupati Batang Wihaji mengecek kondisi lahan perkebunan yang banyak ditumbuhi tanaman tebu, pohon pinus, dan jati.
Bahkan, demi mengejar target, proses pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang, tidak melalui proses pembuatan rencana induk (master plan) dari awal.
Lokasi KIT sejajar dengan jalan Tol Trans Jawa ruas Semarang-Batang di bagian selatan dan jalur kereta api di bagian utara. Tidak jauh dari kawasan tersebut juga telah berdiri Stasiun Kereta Api Plabuan yang berada di daerah Pantai Plabuan sebagai upaya mendukung kemudahan transportasi barang.
Setidaknya, sekitar 4.300 hektare lahan telah disiapkan Pemerintah untuk pengembangan kawasan industri dengan nilai total investasi Rp13,34 triliun.
Pada fase pertama, 450 hektare dari jumlah tersebut disiapkan untuk membangun tiga zona, yaitu manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.
Nantinya, untuk menarik investor lebih banyak, KIT Batang akan menerapkan konsep baru, yaitu para investor tidak perlu membeli lahan. Mereka bisa menyewa dalam jangka waktu panjang dengan melakukan kerja sama dengan Holding Perkebunan yang dikoordinasikan PTPN II.
Pembangunan klaster fase 1 seluas 450 hektare sudah terisi 14 tenant, dengan total realisasi nilai investasi Rp6,8 triliun. Investasi sebesar ini menyerap 14.880 tenaga kerja.
Pembangunan KIT Batang yang dikebut itu untuk menampung perusahaan yang relokasi dari China. Hal ini dilakukan karena, antara lain, terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.
Pemerintah mencatat sudah ada 18 perusahaan yang masuk ke dalam Kawasan Industri Terpadu Batang dengan mempekerjakan tenaga lokal sebanyak 19 ribu pekerja.
"Sekarang 18 perusahaan sudah masuk, mempekerjakan 19 ribu orang dengan nilai investasi mencapai Rp14,8 triliun lebih," kata Bahlil.
Adapun dalam waktu 10 tahun ke depan, KIT Batang ini menargetkan mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih hingga 250 ribu orang.
Pada September 2024, perusahaan asal Korea Selatan, yakni LG, akan membangun pabrik katoda sebagai ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) karena studi kelayakannya atau (feasibility study) bakal selesai pada Agustus 2024, sedangkan pabrik katoda akan dibangun di KIT Batang.
Kelak, hadirnya pembangunan pabrik katoda akan menjadi integrasi pembangunan hulu dan hilir ekosistem baterai EV, di mana akan ada prekursor smelter untuk pengembangan sel baterai di Maluku Utara dan di Karawang, Jawa Barat.
Selain itu, akan ada gabungan teknologi tinggi di KIT Batang serta industri-industri padat karya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti pabrik sepatu dan alas kaki.
Potensi PAD
Berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang dipastikan akan menjadi salah satu bagian sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Batang.
Pemerintah daerah telah mulai menarik pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari kawasan industri terpadu itu sejak 2023. Sebelumnya pajak bumi bangunan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat karena berstatus masih milik kawasan perkebunan/hak guna usaha dan proses hak pengelolaan (HPL) waktu itu.
PAD pada tahun ini akan naik karena ada perubahan, terlihat bangunan sudah mulai banyak yang berdiri. PBB-P2 dari kawasan industri Batang pada 2023 mencapai sekitar Rp5 miliar, masih belum maksimal karena sebagian besar tanahnya masih berstatus HGU sehingga masih masuk PBB-P3.
Selain PBB, terdapat potensi tambahan PAD dari pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, PBJT atas makanan dan minuman dari katering, pajak air tanah, dan pajak reklame.
Retribusi ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang berpotensi besar, termasuk retribusi persetujuan bangunan gedung (sebelumnya dikenal dengan IMB) dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang perpanjangan.
Kawasan Industri Terpadu Batang merupakan proyek strategis nasional (PSN) sehingga sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, tarifnya ditetapkan 0 persen alias bebas pajak.
Sektor pariwisata
Kehadiran Kawasan Industri Terpadu Batang yang berada di wilayah pesisir pantura diyakini bisa mendukung sektor pariwisata di daerah itu. Kawasan ini bakal semakin ramai dikunjungi pekerja asing maupun tamu negara.
Pemerintah Kabupaten Batang, yang melihat peluang tersebut, terus berupaya menata beberapa wajah objek wisata yang dimiliki daerah ini agar menjadi daya tarik pengunjung.
Bahkan, untuk mempercantik potensi objek wisata, Pemkab Batang menawarkan kerja sama kepada pihak swasta, agar daerah ini menjadi salah satu tempat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
Kehadiran Kawasan Industri Terpadu Batang juga diyakini akan membawa kemajuan pembangunan di daerah ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain akan memberikan peluang kerja pada warga, kehadiran sejumlah perusahaan asing di KIT Batang akan berdampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata yang akan semakin maju pula.
Melihat peluang itu, pemerintah daerah akan memadukan kawasan industri dengan sektor pariwisata yang dimiliki daerah ini.
Namun, untuk menangkap peluang ini pemerintah daerah perlu membenahi objek-objek wisata agar menjadi daya tarik pelancong domestik maupun mancanegara.
Dengan melihat progres saat ini, Kawasan Industri Terpadu Batang yang dibangun sejak September 2020 itu dipastikan bakal menjadi magnet bagi para investor.
Alhasil, keberadaan KIT mampu mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
