Menko Marvest: Keputusan Jokowi larang ekspor nikel untuk hilirisasi

Bapak 'confirm' untuk kita mem-'banned' ekspor nikel dan itu merupakan tantangan karena kita kehilangan 1,5 miliar (dolar AS)

Jakarta (ANTARA) - Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan kenangannya bersama Presiden Joko Widodo saat memutuskan larangan ekspor nikel sebagai langkah awal pemerintah melakukan hilirisasi.

Dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium di Kendal, Jawa Tengah, Rabu, Menko Luhut menyampaikan kenangan bersama Presiden Jokowi tersebut seiring masa pemerintahan Presiden yang tinggal dua-tiga bulan lagi.

"Saya ingat di depan pintu masuk Istana di belakang, Bapak 'confirm' untuk kita mem-'banned' ekspor nikel dan itu merupakan tantangan karena kita kehilangan 1,5 miliar (dolar AS)," kata Luhut, seperti dalam siaran langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Rabu.

Saat memberikan sambutan, Luhut menceritakan kenangannya saat memasuki kawasan Istana Kepresidenan bersama Presiden Jokowi. Dalam momen itu, Presiden Jokowi, kata Luhut, memutuskan untuk melarang ekspor nikel.

Luhut mengatakan keputusan Presiden Jokowi tersebut membuat Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan ekspor bijih nikel sebesar 1,5 miliar dolar AS. Namun di sisi lain, larangan ekspor nikel itu membuat RI dihormati, disegani dan nilai ekspor akan meningkat.

Luhut juga mengakui momentum tersebut agak sentimentil, apalagi di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi.

"Saya kalau boleh mungkin sentimentil. Selamat jalan, Pak. Bapak akan menjadi kenangan, walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini buat saya pribadi sangat menyentuh," kata Luhut.

Ia menilai Presiden Joko Widodo telah meletakkan landasan Negara sebagai negara industrialisasi yang tidak hanya mengekspor bahan material. Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai meninggalkan warisan (legacy) yang tidak mudah.

Menurut Luhut, akibat kebijakan larangan ekspor tersebut, tidak ada lagi negara yang menganggap enteng Indonesia dan menilai Indonesia bisa diatur. Sebaliknya, Indonesia kini menjadi sebuah negara besar yang memiliki karakter.

Oleh karena itu, ia meminta semua menteri selaku pembantu Presiden untuk terus mengawal semua peraturan yang telah dijalankan Presiden Jokowi, serta menjaga kredibilitas yang telah dibangun selama 10 tahun.

"Indonesia negara besar, negara yang punya karakter, negara yang bisa mengatakan ya, dan negara bisa mengatakan tidak. Oleh karena itu, kita semua pembantu Presiden harus betul-betul mengawal semua peraturan dengan baik, kita harus jaga kredibilitas Presiden yang dibangun 10 tahun," kata Luhut.