Ramallah, Tepi Barat (ANTARA News) - Presiden Palestina, Mahmud Abbas, membekukan perundingan mengenai pembentukan pemerintah persatuan setelah Hamas mengatakan mereka tidak dapat menyetujui perjanjian-perjanjian perdamaian yang telah dicapai dengan Israel, kata dua pembantunya, Minggu. Kemacetan itu mengancam kandasnya usaha-usaha Palestina untuk mengakhiri pengucilan internasional dan pemulihan bantuan langsung Barat yang dihentikan ketika kelompok pejuang Hamas mulai berkuasa Maret lalu. Ahmad Abdel Rahman, seorang staf, mengatakan perundingan-perundingan dibekukan sampai Abbas kembali dari kunjungan ke New York pekan ini, di mana ia akan menghadiri sidang PBB. "Presiden menghentikan usaha-usaha untuk membentuk pemerintah persatuan setelah pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan yang dikeluarkan Hamas dan para pemimpin mereka, yang memicu reaksi internasional yang tidak baik," kata Abdel Rahman kepada Reuters. Para staf menyalahkan khususnya pada komentar-komentar PM Ismail Haniyeh dari Hamas bagi ketegangan itu. Pada hari Sabtu, Haniyeh bersikeras pada satu dokumen yang ditulis oleh para tahanan di penjara-penjara Israel yang dijadikan dasar bagi garis pedoman persatuan "tidak mengakui pendudukan itu"--sebutan Hamas untuk Israel--juga tidak menyetujui perjanjian-perjanjian perdamaian yang telah ada. Kesepakatan koalisi persatuan menyatakan pemerintah baru akan "menghormati" perjanjian di masa lalu, kata pihak Abbas. "Pada saat presiden akan berusaha memperkenalkan program-program pemerintah persatuan ke utusan-utusan internasional, Haniyeh dan para pejabat Hamas mengumumkan mereka tidak akan melaksanakan perjanjian-perjanjian "perdamaian terdahulu" dan mencabut kesepakatan yang dicapai dengan Presiden Abbas," kata Abdel Rahman. Abbas dan Haniyeh mencapai satu kesepakatan untuk membentuk sebuah pemerintah persatuaan Senin lalu. Hamas sejak itu menekankan bahwa perjanjian itu tidak berarti pihaknya akan mengakui Israel. Hamas bersumpah akan menghancurkan negara Yahudi itu. Para penengah Kelompok Empat Timur Tengah, yakni AS, Uni Eropa, PBB dan Rusia, mendesak Hamas agar menghentikan aksi kekerasan dan mengakui negara Yahudi itu dan perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani Israel dengan Palestina. Para pejabat Palestina mengatakan AS telah menegaskan keberatannya pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bagi sebuah pemerintah persatuan. Uni Eropa memuji kesepakatan Abbas dengan Hamas dan menyatakan bantuan langsung dapat dicairkan untuk mengatasi krisis ekonomi Palestina yang mendalam. (*)
Copyright © ANTARA 2006
