enam unit helikopter lain sudah beroperasi di Riau
Pekanbaru (ANTARA) - Satu unit helikopter black hawk bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI bersiap melakukan operasi water bombing  untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

"Helikopter tersebut tiba di Pekanbaru pada Selasa (6/8), dengan tambahan satu unit heli ini menjadi sebanyak tujuh unit setelah enam unit helikopter lain sudah beroperasi di Riau," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal, kepada media di Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan, helikopter yang dikirim dari Australia ini sedang dalam proses verifikasi selama dua hari sebelum beroperasi untuk pemadaman karhutla di Riau.

Untuk proses persiapan, katanya menyebutkan melibatkan beberapa kegiatan penting, termasuk verifikasi bersama tim Badan Nasional BNPB.
"Keberadaan helikopter ini semoga dapat mempercepat pemadaman dan mengurangi dampak dari karhutla," katanya.

Edy menjelaskan helikopter black hawk memiliki keunggulan manuver yang lebih baik dan kecepatan mencapai 90 hingga 100 mil per jam, memiliki daya jangkau sangat luas dengan waktu penerbangan sekitar 4 hingga 5 jam.

Baca juga: Dishut Kaltim siaga karhutla jaga iklim kondusif di IKN
Baca juga: Kalteng optimalkan pos lapangan guna cegah dan tangani cepat karhutla

Berdasarkan data BPBD Riau menunjukkan bahwa sejak 1 Januari sampai 31 Juli 2024, total luas lahan terbakar di Riau mencapai 1.073 hektare, dengan area yang paling terdampak adalah Kabupaten Indragiri Hulu pada lahan terbakar seluas 422 hektare.

Sementara itu di Kabupaten Kuantan Singingi tercatat sebagai daerah yang paling sedikit terimbas dengan luas lahan terbakar 1,3 hektare.

Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta semua pihak mewaspadai potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera, Jawa dan sebagian Kalimantan yang masih tinggi hingga dasarian I bulan Agustus 2024.
 
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pemerintah daerah melalui satuan tugas gabungan yang sudah dibentuk diperintahkan untuk terus memaksimalkan upaya penanggulangan pada lahan yang terbakar agar jangan sampai terus meluas.
 
Di sisi lain BNPB juga mendorong satuan tugas di daerah untuk tidak mengendorkan upaya pencegahan dengan terus mengawasi hutan dan lahan yang sudah atau rawan terbakar, baik dari udara maupun darat.

Pewarta: Frislidia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024