Istanbul (ANTARA) - Diplomat tertinggi Palestina di Jepang Waleed Siam pada Selasa menarik kesamaan antara "kengerian yang tak dapat dikatakan" dari pemboman nuklir Hiroshima dan serangan di Jalur Gaza selama “Upacara Perdamaian Alternatif” di Jepang. 

Pemerintah setempat di Hiroshima menjamu diplomat asing, termasuk Israel untuk memperingati 79 tahun atas pemboman Jepang oleh Amerika Serikat.

Namun, Waleed Siam tidak diiundang karena Jepang tidak mengakui negara Palestina meski menjadi tuan rumah Misi Umum Palestina di Tokyo.

Melalui pidato virtual di acara yang diselenggarakan oleh para relawan, Siam menuturkan kepada para aktivis yang berkumpul di Hiroshima bahwa keberadaan Palestina dirusak oleh cengkeraman penindasan Israel yang mencekik dan penderitaan yang sedang di hadapi adalah akibat langsung dari penindasan yang kejam selama puluhan tahun.

Baca juga: Uni Eropa kutuk resolusi Israel yang menentang negara Palestina 

"Sebagai warga Palestina yang mengalami realitas brutal di Gaza, saya berdiri di hadapan Anda dengan amarah yang membara dan tuntutan tanpa henti untuk pembebasan dan kebebasan," kata Waleed Siam sebagaimana dikutip dari Anadolu.​​​​​​​

“Kami tangguh, ini tanah kami dan tidak ada kekuatan yang dapat memaksa kami keluar dari tanah kami. Kami akan melawan untuk mengakhiri pendudukan militer yang buruk ini,” ucapnya.

Memperhatikan bagaimana para penyintas pemboman Hiroshima menjadi saksi kengerian yang tak terkatakan, Siam berkata bahwa Palestina juga menanggung dampak dari kampanye tanpa henti untuk melenyapkan mereka.

Tanpa menyebutkan kehadiran perwakilan Israel di acara tersebut, diplomat Palestina itu menyatakan kekecewaan dan frustrasi yang mendalam bahwa kota Hiroshima, simbol perdamaian, telah memilih untuk dibajak oleh para penindas dan pendukung mereka sambil mengecualikan para korban.

"Undangan tersebut ditujukan kepada mereka yang melanggengkan penderitaan kita, dan ketidakhadiran suara kita, merusak prinsip-prinsip keadilan yang diperjuangkan Hiroshima," tuturnya.

Siam juga menegaskan bahwa tuntutan untuk mengakhiri pendudukan Israel bukanlah permohonan untuk beramal atau bersimpati tetapi tuntutan untuk keadilan agar dunia menegakkan prinsip-prinsip yang sering diceramahkan namun jarang dipraktikkan.

"Sudah waktunya untuk menegakkan aturan hukum dan hukum internasional terhadap negara Israel yang melanggar hukum," katanya.

Sumber : Anadolu-OANA
​​​​​​​
Baca juga: Abbas : Jalur Gaza harus kembali di bawah kendali Otoritas Palestina
Baca juga: Dewan Gereja Dunia desak pendudukan Israel dihentikan
Baca juga: Uni Eropa-Otoritas Palestina sepakat untuk dukungan keuangan darurat


Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024