Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan di Palembang, Senin, mengatakan, tokoh politik memasang poster dan baliho secara sembarang itu merusak estetika kota.
"Calon kepala daerah seharusnya memberikan contoh yang baik dan tidak merusak lingkungan dengan cara memasang alat peraga kampanye di tempat yang tidak semestinya," katanya.
Baca juga: DPRD DKI nilai stiker Heru di halte TransJakarta tak rusak estetika
Namun, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan kecuali Pemda yang menindak.
“Karena bukan bagian dari alat peraga kampanye, Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menindak poster, baliho, atau stiker yang dipasang secara sembarangan,” ujarnya.
Baca juga: Gerindra setuju rencana KPU Bali pilkada tanpa baliho
Ia mengatakan, pihaknya turut mendapat laporan masyarakat mengenai banyaknya foto calon kepala daerah. Akan tetapi, pihaknya akan mengirimkan surat terlebih dulu ke partai politik (parpol) untuk melakukan sosialisasi tempat mana saja yang boleh dan baik ditempelkan baliho.
"Kami juga meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menertibkan alat peraga yang merusak lingkungan dan menghalangi pandangan jalan, seperti pemasangan di depan gang yang membahayakan pengendara," kata Kurniawan.
Baca juga: Rusak estetika kota, Pemkot Bandung ajak warga lawan aksi vandalisme
Sementara itu, Kepala Divisi Kampanye Walhi Sumsel Febrian Putra Sopah mengatakan pihaknya menemukan sebanyak 219 pohon dengan 233 poster yang tersebar di 17 Kecamatan Kota Palembang digunakan untuk sosialisasi calon kepala daerah. Pohon tersebut akhirnya mengalami kerusakan hingga menyebabkan keanekaragaman hayati menjadi terganggu karena ekosistem yang rusak.
"Selain itu, limbah poster dan baliho juga menjadi sampah plastik yang buruk bagi polusi di perkotaan," kata dia.
Baca juga: Mengulas Pilkada Bali yang ramah lingkungan
Baca juga: Kapolda Jateng tanggapi masif baliho bergambar dirinya jelang pilkada
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
