Sekjen MPR: Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran perempuan

Jakarta (ANTARA) -

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah mengungkapkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tak terlepas dari peran dan keterlibatan kaum wanita Indonesia.

Bahkan, dia mengatakan peran dan kiprah para perempuan terus mewarnai perjalanan bangsa pasca kemerdekaan hingga era pembangunan nasional. Dia menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan peresmian Telapak Tangan Kedua Wanita Pejuang 45 dan Pengisi Pembangunan Nasional yang digelar Perkumpulan Wanita Pejuang (PWP) 45 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

"Perempuan bisa meraih posisi karir yang baik di segala bidang. Menurut saya, ini adalah hasil perjuangan keras kaum perempuan Indonesia dulu dan kini," kata Fauziah dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengaku mendukung kegiatan positif yang digelar oleh kaum perempuan. Menurutnya kegiatan itu mengingatkan kembali akan peran dan kiprah bersejarah wanita Indonesia dan perannya di era kekinian.

Menurutnya adanya hal tersebut merupakan dampak dari munculnya semangat kesetaraan gender di era keterbukaan saat ini, hingga menempatkan posisi perempuan dan pria memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dia pun berharap kegiatan dan acara tersebut bisa membangkitkan semangat para wanita atau perempuan Indonesia agar bisa lebih berjaya dalam membangun bangsa di berbagai lembaga atau instansi baik pemerintah atau swasta di semua bidang profesi, mulai dari bidang hukum, politik, pendidikan hingga seni dan budaya.

Dalam kegiatan itu, hadir sejumlah tokoh perempuan di antaranya Menteri PPPAI I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani, Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo, Ketum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) Meutia F Hatta Swasono, Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta Esti Utami, Hana Hasanah Fadel Muhammad, hingga Anggota DPR Fraksi Gerindra Mulan Jameela.
Baca juga: Plt Sekjen MPR sebut pertimbangkan kunjungan balasan ke Korsel
Baca juga: Sekjen MPR ingatkan pejabat yang baru untuk junjung tinggi kejujuran