Sinergi dilakukan untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabelJakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena bisa membuat program kerja menjadi optimal.
"Sinergi dilakukan untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," kata Heru di Jakarta, Selasa, saat Rapat Paripurna Tentang Pertanggungjawaban APBD 2023.
Menurut dia sinergi dan kemitraan yang terjalin antara legislatif dan eksekutif agar terus terjalin secara intensif dan profesional.
Hal itu kata Heru, merupakan bentuk upaya pelaksanaan pembangunan Jakarta ke depan sebagai Kota Global, karena dengan kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta berorientasi pelayanan publik.
"Kemitraan yang terjalin semakin baik akan menghasilkan berbagai program dan kegiatan yang lebih optimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Jakarta," tuturnya.
DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Heru menambahkan dengan disetujuinya Raperda APBD 2023 pihaknya akan terus mengevaluasi sesuai masukan yang diterima dari anggota dewan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kerja keras seluruh jajaran Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
"Eksekutif berharap, ke depan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin baik, transparan, dan akuntabel," katanya.
Rapat Paripurna tersebut juga menghasilkan beberapa rekomendasi dan usulan dari DPRD untuk membenahi beberapa sektor yang masih belum optimal, seperti kepada inspektorat agar segera menyelesaikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu ada pula dorongan DPRD untuk segera merealisasikan pemekaran Kelurahan Kapuk yang selama ini masih menggantung, hal ini agar anggaran yang diperlukan supaya bisa disediakan dan masih banyak rekomendasi dan dorong DPRD lainnya.
Baca juga: Jakarta butuh anggaran Rp600 triliun agar setara dengan kota global
Baca juga: Heru: Anggaran kelurahan lima persen dari APBD bisa untuk tangani TBC
Baca juga: DPRD DKI siap dukung tambahan anggaran penanganan sampah Jakarta
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
