Palestina tuntut embargo militer terhadap Israel

Jakarta (ANTARA) - Palestina mengajukan sejumlah tuntutan termasuk pemberlakuan embargo militer yang menyeluruh dan segera terhadap Israel, kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun.

"Tuntutan kami yakni memberlakukan embargo militer segera dan menyeluruh terhadap Israel, termasuk ekspor, impor dan pengiriman senjata, peralatan militer dan menghentikan semua bentuk kerja sama militer," kata Dubes Zuhair di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada Selasa.

Dubes mengatakan pihaknya juga menuntut sanksi hukum terhadap Israel, yang mencakup sanksi diplomatik, ekonomi serta finansial dan mendesak diakhirinya semua bentuk keterlibatan dengan pendudukan ilegal Israel dan genosida di Gaza serta membongkar sistem kolonial pemukim beserta apartheidnya.

"Mengaktifkan kembali Komite Khusus PBB Anti-Apartheid untuk mengungkapkan sistem apartheid di Israel," katanya.

Dubes menambahkan bahwa pihaknya juga meminta agar keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ditangguhkan dan hak-hak istimewa mereka dicabut.

Menangguhkan partisipasi Israel di Olimpiade, FIFA dan di seluruh forum serta acara internasional juga menjadi tuntutan Palestina. "Uni Eropa harus menangguhkan Perjanjian Schengen, yang menguntungkan pemukim ilegal dan para pejabat yang terlibat dalam genosida, pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan terhadap tahanan," katanya.

Dubes menjelaskan genosida yang hingga kini masih berlangsung di Gaza tidak dimulai sejak 7 Oktober, melainkan lanjutan dari puluhan tahun penderitaan rakyat Palestina, di mana dunia telah gagal menegakkan keadilan atau menghentikan pembunuhan terhadap anak-anak, kaum perempuan, orang tua bahkan bayi yang belum lahir.

Negara-negara besar berlomba-lomba untuk melindungi Israel, yang para pemimpinnya menemukan cara baru untuk menghapus keberadaan dan mengendalikan hidup rakyat Palestina.

"Namun demikian, kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan semangat kebebasan dan mendukung hak kami untuk menentukan nasib sendiri," kata Dubes.