Batam (ANTARA News) - Sejumlah mahasiswa bersama "Indonesian Student Movement Against Debt" (ISMAD) mendeklarasikan gerakan mendorong kemandirian di bidang ekonomi, politik dan budaya, serta menolak utang baru dari luar negeri dengan alasan apapun. Dalam pertemuan serangkaian dengan pertemuan "International Peoples Forum versus International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB)" di Batam, Sabtu, mereka menyatakan dengan jeratan utang kapitalisme global, Indonesia belum merdeka. Mereka berasal dari mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Satya Negara Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Jakarta, Universitas 17 Agustus Semarang, Universitras Tanjungpura Pontianak, Universitas Bung Hatta Padang, Universitas Padjadjaran Bandung, serta Institut Pertanian Bogor. Ditegaskan, Indonesia adalah negara berbasis pertanian dan masa depan tergantung pengembangan pendidikan, tetapi utang-utang yang dikucurkan IMF dan WB hanya untuk kelancaran perolehan kepentingan kapitalisme untuk menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyebut diri sebagai sekumpulan aktivis dan pemuda Indonesia yang progresif, mereka menyatakan melalui wadah ISMAD dan lembaga-lembaga internal maupun eksternal kampus secara kolektif membangun komitmen dan kepedulian terhadap ketidakadilan global, kerakusan neoliberalisme, hegemoni negara, lembaga kreditor terhadap setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain mendesak pembubaran IMF dan WB, mereka menyatakan utang Indonesia harus dihapuskan dengan cara tidak membayar kepada kreditor. Mengenai penghapusan dengan cara "mengemplang", Dodi Mantra, mahasiswa pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang juga aktif di Departemen Riset ISMAD, menjelaskan, penghapusan utang akan dilakukan dengan mendorong pemerintah tidak "jaim" (jaga imej). Ketika gempa bumi dan tsunami menerjang Aceh Desember 2004, Pemerintah malah membuat utang baru ketimbang menerima tawaran dari Jepang dan Jerman untuk pengurangan utang, katanya, lantaran khawatir menurunkan citra dan mengurangi para investor. Ia mengatakan 30 persen dari total utang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp1.340 triliun, 30 persen di antaranya adalah utang yang dibuat rezim orde baru yang korup sehingga harus diprioritaskan untuk dimintakan penghapusannya. Pemerintah didorong untuk berani minta "debt hair cut", lebih kreatif dalam berdiplomasi, dan mau belajar dari Bolivia dan Polandia yang berhasil mendapat potongan utang hingga 50 persen dari WB, ujarnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
